implementasi KLHS dalam konteks penyusunan RPJMD Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017) Maulidia, Subarkah Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Ilmu Lingkungan 2014 id Indonesia

xiv,;130 hlm,;29 cm IMPLEMENTASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) P ADA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF POLITICAL ECOLOGY (Studi Kasus: Implementasi I(LHS dalam Konteks Penyusunan RPJMD Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2012-2017) ABSTRAK Diwajibkannya KLHS dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 ke dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJMD guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, melalui upaya pengendalian dengan mengintegrasikannya hasil rekomendasi berupa rumusan mitigasi dan altematif KRP ke dalam RPJMD. Pada tataran pelaksanaan pengintegrasiannya temyata sangat kontes diantara banyak kepentingan dan kekuasaan politik di daerah. Penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam penyusunan RP JMD Kota Cimahi Tahun 2012-2017 dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, politik, sosial, serta hubungan kekuasaan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji beberapa indikator diantaranya mekanisme kelembagaan penyusunan dan pengintegrasian, mekanisme akses, dan mekanisme sosial-politik. Dimana data diperoleh dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan penelusuran dokumenJinternet untuk kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis model interaktif. Hasil analisis tahap kualitatif kemudian digunakan sebagai acuan untuk melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan perspektif political ecology sebagai kerangka kerja dan panduan dalam penafsiran hasil analisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kota Cimahi dipengaruhi oleh serangkaian mekanisme kelembagaan, akses, dan sosial-politik yang berimplikasi pada kewenangan. Praktik pelaksanaan penyusunan KLHS Kota Cimahi yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2012 serta kurangnya kapasitas tim penyusun menjadikan hasil substansi rekomendasi KLHS bias. Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kota Cimahi masih belum dapat menjangkau KRP pembangunan dalam hal keterkaitan antar wilayah (lintas pemda tetangga) dan keseimbangan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Keterkaitan KLHS dan RPJMD tidak hanya memberikan bagaimana suatu perumusan kebijakan dirumuskan namun juga, faktor-faktor dimensi politik dan kekuasaan yang bersumber dari otonomi daerah memberikan dominasi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kota Cimahi Maulidia, Subarkah KLHS, RPJMD, Kelembagaan, Political Ecology, Kepen 333.72 May i Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 333.72 May i/R.25.182 20%252Fscan0001.jpg.jpg 47255 2017-04-02 04:28:25 2017-12-05 10:48:50 machine generated