• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Tata Kelola Pemerintahan dalam Bidang Transoptasi Publik di Kota Bogor Studi pada Upaya Pemerintah Mengatasi Kemacetan Tahun 2018

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Tidak ada salinan data

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 RIZ 29/2019
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2019
  Deskripsi Fisik	xv; hal 123 ; ilus ; 21 x29.5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pemerintah Daerah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Rizki Adhikurnia

• ABSTRAK Transportasi publik merupakan salah satu pelayanan dari pemerintah yang mampu mempermudah masyarakat dalam menjangkau ke beberapa titik pada suatu daerah. Pemerintah perlu melakukan penataan akan transportasi publik dengan baik, bila tidak masalah-masalah akan muncul di suatu daerah salah satunya adalah kemacetan. Sama hal nya dengan yang terjadi di Kota Bogor bahwa permasalahan kemacetan yang terjadi sudah bertahun-tahun padahal penataan transportasi publik sudah dilakukan dan hal ini yang menjadi fokus dari penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan maksud agar peneliti dapat mendeskripsikan seperti apa tata kelola pemerintahan dalam bidang transportasi publik di Kota Bogor, khususnya di tahun 2018 secara lebih jelas. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder yang didapat melalui teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik pengumpulan informan yang digunakan adalah teknik purpossive serta teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Penelitian ini menghasilkan bahwa Pemerintah Kota Bogor dihadapkan pada dua kegiatan besar yaitu Mengatur dan Mengurus dalam penataan transportasi publik. Mengatur dalam hal kebijakan dan membuat program serta mengurus program melalui kebijakan teknis di lapangan. Pada tahun 2018, pemerintah berfokus pada program Rerouting yang dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik bahwa harus memenuhi 4 aspek yaitu adalah Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan serta Keadilan dan Jaminan Hukum namun dalam pelaksanaannya belum berhasil karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu masalah finansial, keberadaan transportasi online, kurangnya sarana dan prasarana, tidak baiknya manajemen dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata kelola pemerintahan dalam bidang transportasi publik di Kota Bogor belum berjalan dengan baik dapat dilihat bahwa pada program yang di fokuskan pada 2018 belum memenuhi ke-4 aspek tersebut dan beberapa faktor menyebabkan penataan transportasi publik belum berhasil. Saran peneliti adalah perlu ada peningkatan pelayanan Angkot melalui kebijakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Transportasi Publik, Rerouting

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.