Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Pelaksanaan Kewenangan Penertiban Bangunan Liar di Sekitar Wilayah Lintas Rel Kereta Api : studi pada PT. KAI dan Dinas Penataan Ruang Kota Bandung tahun 2017


Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan peneliti untuk menganalisis mengenai apa yang dilakukan PT. KAI dan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    170410140049320 NIS 62/2018Perpustakaan Fisip Unpad (Rak 4)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    320 NIS 62/2018
    Penerbit FISIP Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvi, 120 hlm., 29,7 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    320
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan peneliti untuk menganalisis mengenai apa yang dilakukan PT. KAI dan Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Bandung dalam melaksanakan kewenangan penertiban bangunan liar di sekitar wilayah lintas rel kereta api. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan lapangan yang terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan penertiban bangunan liar di sekitar wilayah lintas rel kereta api, diantara tiga aspek yang diteliti (dasar hukum, tugas yang dilaksanakan, dan pertanggungjawaban), pelaksanaan kewenangan ini hanya memenuhi satu kriteria yaitu dalam aspek dasar hukum saja. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan terdapat beberapa aspek kelemahan dalam penelitian ini yakni aspek koordinasi, pengawasan, dan hierarki Dengan demikian penulis memberikan saran terhadap pelaksanaan kewenangan penertiban bangunan liar di sekitar wilayah lintas rel kereta api ini. Dalam hal ini dibutuhkannya koordinasi antar institusi terkait, dan juga mekanisme pertanggungjawaban kewenangan yang jelas.

    Kata kunci : Kewenangan, Penertiban, Pertanggungjawaban.
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi