• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Evaluasi Kebijakan Tentang Penataan dan Pembinaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Sukabumi pada Tahun 2013 Studi tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410100029	320 JAT 2/2015	Perpustakaan Fisip Unpad (Rak 4)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 JAT 2/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 JAT 2/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pedagang Kaki Lima
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Jatra Candra Rizkyanto

• Penelitian ini berjudul Evaluasi Kebijakan Tentang Penataan Dan Pembinaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Sukabumi Pada Tahun 2013 (Studi Tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007). Pengambilan judul ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah pedagang kaki lima di Kota Sukabumi, dan bagaimana usaha aparat dalam menegakkan hukum terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang telah diatur dalam Peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan dianalisis secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam secara langsung kepada aparat Satpol PP, Diskoperindag, Anggota DPRD, dan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan hasil evaluasi dari kebijakan dengan menggunakan evaluasi administratif dari Howlett dan Ramesh. Dengan menggunakan evaluasi administratif peneliti ingin menggambarkan dan menganalisis kebijakan penataan dan pembinaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Sukabumi dari dimensi effort, performance, effectiveness, efficiency, dan process. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang penataan dan pembinaan dalam penertiban pedagang kaki lima masih memiliki beberapa kelemahan baik ditinjau dari segi keadilan kebijakan. Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan lapangan oleh aparat berwenang yang seharusnya memberi sanksi. Dengan demikian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini bahwa pelaksanaan kebijakan tentang penataan dan pembinaan dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Sukabumi perlu ditinjau dari aspek keseriusan dari aparat pelaksana dan dampak kebijakan terhadap pedagang kaki lima dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Penataan dan Pembinaan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.