Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Peran Non-Governmental Monitoring Walhi Dalam Implementasi Moratorium Letter Of Intent (Norwegia-Indonesia): Studi Kasus Izin Konsensi Di Tripa Aceh (2011-2012)

Marcelina Mirawati Simarmata. Peran Non-governmental Monitoring WALHI dalam Implementasi Moratorium Letter of Intent (Norwegia-Indonesia): Studi ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    170210100090327 MAR 133/2015Perpustakaan Fisip Unpad (2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    327 MAR 133/2015
    Penerbit FISIP Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    327 MAR 133/2015
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    -
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Marcelina Mirawati Simarmata. Peran Non-governmental Monitoring WALHI dalam Implementasi Moratorium Letter of Intent (Norwegia-Indonesia): Studi Kasus Izin Konsesi di Tripa Aceh (2011-2012). Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 2015.
    Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran WALHI sebagai sebuah NGO lingkungan dalam membantu pelaksaaan implementasi salah satu kesepakatan LoI, yaitu moratorium hutan, dengan melihat pada studi kasus izin konsesi di Tripa, Aceh 2011-2012.
    Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan studi kasus, di mana peneliti menggunakan kronologi dan deskripsi kasus izin konsesi di wilayah moratorium di Tripa Aceh yang dimulai pada tahun 2011 ketika izin diberikan, dan berakhir pada tahun 2012 ketika izin dicabut, untuk memperlihatkan secara umum peran-peran para pihak yang terlibat dalam kasus, terutama WALHI.
    Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam menjalankan peran non-governmental monitoring secara informal, WALHI yang memainkan peran sebagai aktor luar memulai aktivitasnya dengan pengumpulan data dan analisis, lalu dilanjutkan dengan tuntutan melalui hukum atas peraturan domestik (Inpres 10/2011) yang merupakan hasil implementasi dari kesepakatan tentang moratorium dalam LoI, mobilisasi opini publik melalui media dengan menggunakan ‘naming and shaming’, serta yang terakhir adalah pengumpulan dukungan publik melalui petisi online.
    Kata Kunci: WALHI, NGO, LoI Norwegia-Indonesia, Moratorium, Tripa.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi