• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Evaluasi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170110080014	351 AKB 60/2015	Perpustakaan Fisip Unpad (Rak 1)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 AKB 60/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 AKB 60/2015
  Tipe Isi	text
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	LARASITA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Akbar Zamhari

• Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai “Evaluasi Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang”. Dalam rangka mempercepat sertifikasi serta mempermudah pelayanan pendaftaran tanah bagi masyarakat, pemerintah menetapkan kebijakan LARASITA di Indonesia melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA BPN RI. Mengingat bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang maka penelitian ini menggunakan teori evaluasi William N. Dunn mengenai kriteria evaluasi kebijakan publik yang terdiri dari : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas, Perataan, dan Ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan teknik key person. dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan sara triangulasi sumber dan teknik/metode Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi program LARASITA yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang belum berjalan secara optimal. Kemudian masih ada pelaksanaan dilapangan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Dan juga masih ada pegawai yang enggan turun kelapangan karena membutuhkan biaya tambah. Disamping itu sarana penunjang yang dianggap kurang sehingga tidak bisa dimaksimalkan. Meskipun pelaksanaan telah dilakukan namun masih banyak poin-poin yang lain belum tercapai.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.