• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Pengawasan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat pada Bidang Pendidikan di Kota Bandung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170110140006	351 LIM 60/2018	Perpustakaan Fisip Unpad (Rak 1)	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 LIM 60/2018
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 106 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Mhd. S. Anshori Limbong

• Latar belakang penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat mengingat tingginya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di Provinsi Jawa Barat pada bidang pendidikan. Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang dilaporkan terbanyak atas dugaan maladministrasi pada bidang pendidikan. Penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana pengawasan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat pada bidang pendidikan di Kota Bandung dengan menggunakan teori prinsip pengawasan menurut Simbolong yang terdiri dari tujuh prinsip pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat pada bidang pendidikan di Kota Bandung tidak optimal. Penyebabnya adalah keterbatasan peraturan terkait upaya pencegahan maladministrasi dan metode Own Motion Investigation yang digunakan dalam melakukan pengawasan, terbatasanya sumber daya yang dimiliki, serta komunikasi dan kerjasama yang belum intens kepada penyelenggara pelayanan public pada bidang pendidikan di Kota Bandung. Saran penulis dalam penelitian ini diantaranya membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkelanjutan terkait upaya pencegahan serta metode pengawasan Own Motion Investigation, membentuk Kantor Perwakilan Ombudsman di tingkat kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara Ombudsman dengan seluruh instansi yang berkaitan dengan bidang pendidikan di Kota Bandung. Kata kunci : Pengawasan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Bidang Pendidikan, Kota Bandung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.