• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Bargaining Power Indonesia dalam Renegosiasi Kontrak Karya dengan Newmont Nusa Tenggara (2012-2014)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170210110022	327 RON 34/2018	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	327 RON 34/2018
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xix, 84 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	327
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Roni Saputra

• Disahkannya UU no.4 tahun 2009 membuat rezim perizinan pertambangan seperti kontrak karya yang berdasarkan UU izin eksplorasi pertambangan tahun 1967 perlu diubah. Beberapa perusahaan tambang besar di Indonesia tidak bisa lepas dari target perubahan tersebut. Newmont Nusa Tenggara, anak perusahaan multinasional Newmont Mining merupakan salah satu perusahaan tambang multinasional yang menjadi target perubahan kontra karya oleh pemerintah Indonesia. Perubahan isi kontrak karya terdapat dalam beberapa poin-poin tertentu. Peneliti meneliti bargaining power dari Indonesia terhadap Newmont Nusa Tenggara selama renegosiasi tahun 2012-2014. Peneliti menggunakan konsep bargaining power dari Tarzi yang membagi bargaining power menjadi potential bargaining power dan actual bargaining power. Potential bargaining power dapat dibagi menjadi 3 indikator yaitu karaktersitik proyek, kapabilitas negara penerima, dan faktor-faktor luar yang memengaruhi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelesaikan penelitian dengan pendekatan studi kasus karena lebih dapat menggambarkan persoalan secara lebih luas dan menyeluruh. Peneliti menggunakn studi literatur untuk memperoleh data penelitian. Penelitian menyimpulkan bahwa bargaining power Indonesia terhadap Newmont Nusa Tenggara dari sisi potential bargaining power cukup kuat namun lemah dalam kapabilitas negara penerima dan faktor-faktor luar yang tidak tidak mendukung. Dari sisi actual bargaining power, Indonesia memiliki dasar hukum yang cukup namun dilemahkan seringnya perubahan aturan, ketergantungan ekonomi dan kondisi internasional yang tidak mendukung Kata kunci : Bargaining power, Kontrak Karya, Negara, Perusahaan Multinasional, Renegosiasi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.