• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Dinamika Politik dalam Pembahasan Presidential Threshold pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170810140018	320 LAT 8/2018	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 LAT 8/2018
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xxi, 141 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Latip Ashari

• Penelitian ini menguraikan tentang proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) saat Pembahasan presidential threshold pada Rancangan Undang-Undang Pemilihan umum yang melibatkan sepuluh fraksi partai politik di DPR RI, yakni Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDIP), partai Golongan karya (Golkar), partai gerakan indonesia raya (Gerindra), partai demokrat, partai amanat nasional (PAN), partai kebangkitan bangsa (PKB), partai persatuan pembangunan (PPP), partai nasional demokrat (Nasdem), partai keadilan sejahtera (PKS) dan partai hati nurani rakyat (Hanura) dengan pemerintah yaitu Kementerian Dalam Negeri. Permasalahannya adalah bagaimanakah sikap aktor-aktor tersebut terhadap isu presidential threshold, bagaimanakah kepentingannya, apa yang menjadi interdependensi atar aktor tersebut, bagaimana proses bargaining politik dan kenapa isu presidential threshold menjadi isu yang sangat penting dan sulit dalam pengambilan keputusan dibandingkan isu lainnya yakni, isu parliamentary threshold, sistem pemilu legislatif, district magnitude, dan sistem konversi suara. Setelah dilakukan lobi politik yang intensif antar fraksi, pengambilan isu presidential threshold dilakukan dengan pemungutan suara. Proses ini dilakukan karena terjadinya deadlock pada isu presidential threshold dikarenakan tidak tercapainya kompromi antar fraksi di DPR. teori yang digunakan adalah teori political bargaining Gideon Doron dan Itai Sened (2001). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa deskriptif dan wawancara mendalam dengan perwakilan fraksi dan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui bargaining politik setiap fraksi harus merelakan salah satu kepentingannya terhadap isu tertentu, demi mendapatkan kepentingan lainnya pada isu yang lebih penting yakni presidential threshold. Pada akhirnya, semua aktor-aktor yang terlibat memiliki kepentingan yang sama berkaitan dengan kontestasi politik pada pemilu 2019. Teori bargaining politik berimplikasi positif terhadap proses dinamika politik dalam pembahasan presidential threshold pada RUU Pemilu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 di DPR. Kata kunci : Presidential threshold, bargaining politik, lobi-lobi, kepentingan, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.