
Skripsi
Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015
Penelitian ini berjudul pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 170410120067 320 AMA 34/2016 Perpustakaan Fisip Unpad Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan -
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikJudul Seri -No. Panggil 320 AMA 34/2016Penerbit FISIP Unpad : Bandung., 2016 Deskripsi Fisik -Bahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 320 AMAN 34/2016Tipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Amanda Yunisa -
Penelitian ini berjudul pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan aset tanah dengan bentuk sewa di Kota Bandung. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan pemanfaatan aset tanah dengan bentuk sewa di Kota Bandung tahun 2015. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka dan studi lapangan. Dalam menganalisi data, penulis menggunakan analisis data model Hiles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam pengelolaan pemanfaatan aset tanah dengan bentuk sewa dilihat dari prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan belum optimal karena data aset tanah dan penyewa yang belum akurat, perencanaan tidak disertai dengan jangka waktu, keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, komunikasi yang belum berjalan baik dengan para penyewa aset tanah dan pengawasan yang belum rutin dilakukan. Simpulan dari penelitian ini yaitu pengelolaan pemanfaatan aset tanah dengan bentuk sewa di Kota Bandung tahun 2015 dilihat dari prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan belum optimal karena masih adanya hambatanhambatan. Penulis memberikan saran yaitu melaksanakan inventarisasi, memastikan bahwa aset tanah pemerintah memiliki surat-surat kepemilikan yang jelas, mempercepat perubahan peraturan daerah tentang tarif sewa khususnya untuk kegunaan usaha, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, memperbaiki komunikasi dengan masyarakat khususnya para penyewa aset tanah, dan meningkatkan sistem pengawasan. Kata kunci : Aset tanah, Pengelolaan, Sewa -
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.
//






