• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tahun 2011-2014

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410100078	320 IRW 6/2016	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 IRW 6/2016
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 IRW 6/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	otonomi Daerah Kependudukan Faktor-Faktor Otonomi daerah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Irwan Raksamananga

• Penelitian ini dilatarbelakangi oleh otonomi daerah yang dimiliki Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya masalah administrasi kependudukan termasuk di dalamnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada tahun 2014 jumlah kepadatan penduduk di Kota Bandung mengalami peningkatan sehingga perlu ada upaya pelaksanaan otonomi daerah di bidang kependudukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara purposif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada instansi terkait yakni meliputi DPRD Kota Bandung, Badan Pusat Statistik Kota Bandung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung serta masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pemerintah telah mampu mengurus dan mengatur pelaksanaan otonomi daerah dengan cukup baik dimana faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, faktor organisasi dan manajmen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan dengan harmonis, hal ini tercermin dari peraturan yang dibuat sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan dan program yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandung. Dalam pelaksanaanya diperlukan perhatian terkait peningkatan kualitas SDM, ketersedian dana dan pemanfaatan sarana serta pengawasan antar elemen yang terkait. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Faktor-Faktor Otonomi daerah, Kependudukan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.