• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Pemikiran Pemerintahan Islami : Studi perbandingan pada pemikiran Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat (Indonesia) 2008-2016 dan Nik Abdul Aziz Nik Mat sebagai Menteri Besar Kelantan (Malaysia) 1990-2013

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410130084	320 RIZ 99/2017	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 RIZ 99/2017
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xxvi, 179 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perbandingan Pemerintahan Pemerintahan Islami Gubernur Jawa Barat (Indonesia) Menteri Besar Kelantan (Malaysia)
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Rizal Bagus Rahman

• Di Indonesia dan Malaysia, keinginan dan desakan untuk melakukan formalisasi syariat Islam berkembang menjadi diskursus mengenai posisi Islam dan Negara berikut pula dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Kemunculan para tokoh Muslim yang berasal dari kalangan pendukung formalisasi syariat Islam menjadi kepala daerah melalui proses demokrasi menjadi salah satu gejala yang menarik untuk dikaji dalam konteks pemerintahan lokal di kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis gagasan tokoh Muslim yang berasal dari kalangan pendukung formalisasi syariat Islam dan perilaku mereka selama memegang jabatan publik dalam pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan diperkaya dengan metode perbandingan pemerintahan yaitu dengan menggunakan alat ukur perbandingan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, terdapat persamaan dan perbedaan gagasan-gagasan konseptual Ahmad Heryawan dan Nik Abdul Aziz Nik Mat mengenai posisi antara Islam, Pemerintahan, dan revivalisme Islam. Kedua, gagasan-gagasan tersebut dapat dilihat dalam tataran implementatifstrategis berupa kebijakan selama mereka secara berturut-turut menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dan Menteri Besar Kelantan. Ketiga, dalam tataran tersebut terlihat persamaan dan perbedaan mengenai cara dan skala penerapan syariat Islam, sehingga disimpulkan mengenai ruang alternatif bagi adanya Pemerintahan Islami untuk dapat diterapkan tanpa tatanan formal pemerintahan Islam. Kata Kunci : pemikiran Islam, formalisasi syariat Islam, Indonesia, Malaysia, pemerintahan Islami.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.