• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Manajemen Konflik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta Tahun 2015-2016

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410130064	320 TAL 98/2017	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 TAL 98/2017
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xxiii, 137 hlm.; 29,7 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Manajemen Konflik Reklamasi Pulau G Pemprov Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Talolo Muara

• Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk meneliti konflik reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. Pulau G merupakan salah satu dari empat pulau hasil reklamasi di Pantai Utara Jakarta yang telah ada sampai dengan peneliti melakukan penelitian. Konflik reklamasi Pulau G menarik bagi peneliti karena kemunculan Lembaga Swadaya Masyarakat yang baru marak pada saat itu, pertentangan di internal pemerintah pusat, dan pertentangan dari masyarakat Muara Angke. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Data yang diperoleh peneliti melalui observasi lapangan, wawancara dengan narasumber, dokumen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian, dan Video Masyarakat Muara Angke yang diunggah ke Youtube. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, fase potensi konflik reklamasi Pulau G ini dimulai oleh dampak yang dirasakan masyarakat terutama nelayan tradisional dan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, pada fase pertumbuhan konflik, masyarakat mengetahui apa itu reklamasi dan dampak reklamasi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, pada fase pemicu dan ekskalasi, masalah tersebut disuarakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, fase pasca konflik diawali dengan dikeluarkannya sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi Pulau G oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa ekskalasi konflik reklamasi Pulau G saat ini sudah menurun dengan adanya pemberian sanksi administrasi penghentian sementara reklamasi Pulau G. Akan tetapi, ekskalasi konflik akan dapat terjadi lagi apabila sanksi tersebut dicabut. Kata Kunci: Konflik Reklamasi Pulau G, Masyarakat Muara Angke, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Pusat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.