Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Draf Resolusi Dewan Keamanan PBB Untuk Myanmar Tahun 2007

Pergolakan yang terjadi di Myanmar membuatnya menjadi sorotan dunia internasional. Perlakuan pemerintah Myanmar terhadap warganya yang membuat ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    170210110095327 VIT 91/2016Perpustakaan Fisip UnpadTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
  • Perpustakaan
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    327 VIT 91/2016
    Penerbit FISIP Unpad : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    327 VIT 91/2016
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Kebijakan Luar Negeri
    Myanmar
    Dewan Keamanan
    Abstain
    Holsti
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Pergolakan yang terjadi di Myanmar membuatnya menjadi sorotan dunia internasional. Perlakuan pemerintah Myanmar terhadap warganya yang membuat negara-negara di dunia mengecam Myanmar dan mendorong Myanmar untuk menjadi bahasan draf resolusi dalam Dewan Keamanan PBB. Indonesia sebagai anggota sementara DK PBB diminta untuk memberikan keputusannya. Indonesia kemudian memutuskan untuk memilih abstain dalam proses pengambilan suara. Alasan dibalik keputusan tersebut yang kemudian menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini kemudian peniliti ingin menunjukkan alasan-alasan yang menurut peneliti mendasari pengambilan keputusan tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif menurut Cresswell dengan teori kebijakan luar negeri milik Holsti yang terbagi kedalam konteks internal dan eksternal sebagai acuan dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa keputusan abstain dilatarbelakangi dari konteks ekternal yaitu struktur dari sistem, karakteristik perekonomian dunia, dan juga kebijakan dan aksi dari negara atau non-negara. Dari konteks internal terdapat sosioekonomi/kebutuhan keamanan, struktur pemerintahan dan konsiderasi etik. Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Indonesia, Myanmar, PBB, Holsti, Abstain, Dewan Keamanan

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi