• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Kebijakan Pemerintah Korea Selatan dalam Mempertahankan Pulau Dokdo dari Klaim Jepang pada Masa Pemerintahan Lee Myung Bak (2008-2013)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170210080003	327 RAT 6/2016	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	327 RAT 6/2016
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	327 RAT 6/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan Luar Negeri Konflik Internasional Lee Myung Bak Aksi dan Upaya
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Ratri Nahda Farhaty

• Pulau Dokdo yang terletak di antara Korea Selatan dan Jepang menjadi polemik yang tak berkesudahan antara kedua negara. Peneliti melihat kedua negara selalu sama-sama mengklaim bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah kedaulatan negaranya. Pemerintah Korea Selatan yang hingga saat ini mengokupasi pulau tersebut terus melakukan aksi dan upaya untuk bisa mempertahankan Pulau Dokdo dari klaim Jepang. Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan yang diambil pemerintah Korea Selatan dalam bentuk aksi dan upaya yang dilakukan selama masa pemerintahan Lee Myung Bak untuk mempertahankan Pulau Dokdo dari klaim Jepang. Penelitian ini dibahas dengan menggunakan perspektif Dinamika Sejarah yang terdapat dalam analisis kebijakan luar negeri menurut John P. Lovell. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi literatur dan penelusuran data dari internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini Korea Selatan berpegang teguh bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayah kedaulatannya. Pemerintahan Lee Myung Bak menjadikan isu konflik Pulau Dokdo menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negerinya terhadap Jepang, dimana pemerintah mengalokasikan modalnya untuk menjalankan berbagai aksi dan upaya untuk mempertahankan Pulau Dokdo selama masa pemerintahan Lee Myung Bak berlangsung. Dependensi kedua negara menjadi kontinuitas sekaligus dilema dalam mengambil langkah kebijakan, hal ini juga menyebabkan perubahan strategi kebijakan Korea Selatan dalam konflik Pulau Dokdo menjadi ‘calm and determined diplomacy’. Sejumlah aksi dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan pada masa pemerintahan Lee Myung Bak baik pada level institusi, kementerian dan pemimpin negara untuk bisa mempertahankan Pulau Dokdo dari klaim repetitif Jepang. Tidak hanya mendapat dukungan masyarakat, sejumlah aksi dan upaya yang telah dilakukan pemerintah Korea Selatan kemudian membawa berbagai dampak, mulai dari kritik, protes, dan juga pembatalan beberapa rencana dalam hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang. Kata Kunci: Pulau Dokdo, Takeshima, Korea Selatan, Jepang, Konflik Internasional, Klaim Teritorial, Kebijakan Luar Negeri, Aksi dan Upaya, Lee Myung Bak

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.