• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap Kota Bandung oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170110120125	351 WIN 31/2016	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	351 WIN 31/2016
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	351 WIN 31/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Aset Daerah Efektivitas DPKAD Kota Bandung Penatausahaan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Winarni

• Skripsi yang berjudul “Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap Kota Bandung oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung” dilatarbelakangi oleh belum tertibnya penatausahaan aset tetap Kota Bandung, yaitu terdapat temuan aset tetap Kota Bandung oleh BPK-RI sebesar Rp 1.868.714.203.685,00 yang belum jelas informasi luas dan keberadaannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab penatausahaan aset tetap Kota Bandung yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung belum berjalan efektif. Pada penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori ukuran efektivitas program dari Kettner, Moroney, dan Martin (2008:260-262). Adapun kriteria-kriterianya yaitu Effort (Upaya), Result (Hasil/Tujuan), Cost-Efficiency (Efisiensi Biaya), Cost-Effectiveness (Efektivitas Biaya), dan Impact (Dampak). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas penatausahaan aset tetap Kota Bandung belum berjalan efektif karena pertama, penatausahaan aset belum dilakukan secara tertib baik dalam kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Kedua, DPKAD belum dapat mencapai tujuan penatausahaan aset tetap Kota Bandung yaitu terwujudnya penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan. Ketiga, DPKAD belum dapat mencapai efektivitas biaya yaitu penyerapan anggaran penatausahaan aset sebesar 54,19 % belum dapat mencapai tujuan penatausahaan aset Kota Bandung. Keempat, dampak dari penatausahaan aset yang belum tertib adalah aset tetap Kota Bandung diragukan secara nilai, fisik dan kepemilikan. Saran dari peneliti adalah perlu adanya komitmen untuk melakukan penatausahaan aset secara tertib dan perlu diterapkannya manjemen aset yang baik dalam penatausahaan. Kata Kunci: Efektivitas; Penatausahaan; Aset Daerah, DPKAD, Kota Bandung

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.