• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Implementasi Perda No1 tahun 2007 Tentang Prosedur Perencanaan Dan Penganggaran Daerah pada Program Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) oleh Bappeda Kabupaten Sumedang

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410110005	320 REZ 17/2015	Perpustakaan Fisip Unpad (4)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 REZ 17/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 REZ 17/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	prosedur perencanaan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-REZKY ANGGA WIYADA ( 170410110005 )

• Dalam setiap kegiatan pembangunan pada sektor apapun dengan kebijakan yang mendasarinya, pemerintah harus memegang peranan yang penting dalam kendali penentuan kebijakan yang mensejahterakan masyarakatnya. Dalam hal ini tentu ada banyak hal baik kebijakan di bidang ekonomi, kesehatan, infrastruktur, maupun program yang bersifat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Fokus pada kewajiban pemerintah yang akan saya soroti adalah dalam proses perumusan perencanaan pembangunan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun untuk mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien seringkali pemerintah masih dihadapkan pada banyak persolan, seperti: keterbatasan akses informasi, keadaan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan masyarakat yang menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan ekses distorsi, serta masih maraknya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pelaksanaan prinsip Good Governance and Clean Government dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Program Pagu Indikatif Kewilayahan merupakan terobosan untuk mengatasi problem rendahnya tingkat serapan usulan musrenbang dari APBD agar masyarakat lebih termotivasi untuk mengikuti musrenbang. Karena selama ini partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam musrenbang masih kurang dan salah satu penyebabnya adalah usulan prioritas yang disampaikan hanya dijadikan ix sebagai shoping list dan tidak ada jaminan kepastian berapa usulan masyarakat yang akan diakomodir dalam anggaran belanja (APBD). Pagu Indikatif Kewilayahan merupakan instrumen untuk mengatur besaran alokasi atau besaran pagu untuk masyarakat di wilayah kecamatan melalui mekanisme partisipasi musrenbang dan perhitungan matematis berdasarkan indikator capaian, sehingga adanya jaminan kepastian usulan musrenbang diakomodir dalam APBD Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan, Pagu Indikatif Kewilayahan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.