• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Evaluasi Kebijakan Pemerintah mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang nomor 14 Tahun 2011 tentang pengelolaan Air Tanah terhadap ketersediaan Sumber Air

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Tidak ada salinan data

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 SEL 16/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 SEL 16/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	kebijakan dan evaluasi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	SELFIA YULIA C ( 170410110033 )

• Kondisi pertumbuhan penduduk yang berbanding lurus dengan pembangunan menyebabkan permintaan akses kepada layanan sumber air bertambah. Akses ke sumber air tersebut merupakan modal dasar bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Hal itu menjadi tanggungjawab pemerintah terutama pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya air, yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola sumberdaya air tersebut. Sebuah kebijakan tentunya menimbulkan konsekuensi atau dampak yang dihasilkan, sehingga perlu dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan programnya. Seperti yang terjadi pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah yang dirasa masih kurang efektif dalam implementasinya, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. Penelitian ini mengambil studi di Kecamatan Jatinangor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan di analisis secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi, dan wawancara secara langsung kepada Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, Dinas Pekerjaan Umum Binamarga Kabupaten Sumedang, PDAM Tirta Medal, dan Kecamatan Jatinangor. Hasil Penelitian ini ditinjau dari teori Samodra Wibawa, dari segi eksplanasi yang menunjukan pelaksanaan program kebijakan pengelolaan air tanah di Kecamatan Jatinangor kurang optimal karena terkendala oleh ketersediaan debit air dan sarana prasarana sehingga tujuan kebijakan belum terlaksana secara maksimal. Dari segi kepatuhan dirasa kurang maksimal dikarenakan terkendala pada jumlah sumberdaya manusia atau tenaga ahli. Dari segi audit belum dapat memenuhi output dikarenakan kondisi alam dan pelayanan yang belum menyeluruh. Dari segi akunting belum dapat memenuhi perubahan yang diharapkan, dan warga semakin terbebani dalam hal biaya ketika kemarau tiba. Kata Kunci: Kebijakan dan Evaluasi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.