• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Peran Pemerintah daerah dalam pemerataan Pendidikan

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170410100119	320 UVI 11/2015	Perpustakaan Fisip Unpad (4)	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	320 UVI 11/2015
  Penerbit	FISIP Unpad : Bandung., 2015
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	320 UVI 11/2015
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pendidikan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	UVI NOVITASARI ( 170410100119 )

• Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pendidikan dasar masyarakat Kecamatan Palasah masih belum merata. Pemerintah Daerah mempunyai peranan dalam menangani pemerataan pendidikan dengan menyelenggaraan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 2012. Peran tersebut adalah melalui pelaksanaan fungsi pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan pengaturan. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta memahami pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah daerah dalam Pemerataan Pendidikan. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan, yaitu dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari unsur Pemerintah di Dinas Pendidikan, Pemerintah Kecamatan, Pendidik, Tokoh Masyarakat dan unsur orangtua yang anaknya tidak mengikuti pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan Pemerintah Daerah dalam pemerataan pendidikan kurang melakukan monitoring dari pelaksanaan fungsinya. Pada fungsi pelayanan pemerintah bersifat jemput bola; dan pembangunan yang membutuhkan perbaikan mekanisme pemberian bantuan; proses pemberdayaan berorientasi pada pembinaan tanpa memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan dari pelatihan tersebut; serta fungsi pengaturan, aturan yang dibentuk dalam pelaporan tidak lebih dari pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Pemerintah Daerah dalam pemerataan pendidikan di Kecamatan Palasah oleh Dinas Pendidikan belum mensosialisasikan kebijakannya dengan baik dan belum sinergi dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Fungsi Pengaturan, Fungsi Pelayanan, Fungsi Pemberdayaan, Fungsi Pembangunan, Pemerataan Pendidikan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.