• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Kebijakan Luar Negeri Perancis terhadap North Atlantic Treaty Organization (NATO) dalam Bidang Pertahanan pada Masa Pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  170210110014	327 IMA 54/2016	Perpustakaan Fisip Unpad	Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

• Perpustakaan	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  Judul Seri	-
  No. Panggil	327 IMA 54/2016
  Penerbit	Bandung : FISIP Unpad., 2016
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	327 IMA 54/2016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kebijakan Luar Negeri Perancis Nicolas Sarkozy Struktur Komando Militer NATO
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	IMAS NURAENI

• Kebijakan untuk melakukan kerjasama dan membentuk suatu aliansi militer untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan atau musuh bersama telah dikeluarkan banyak negara, termasuk Perancis bahkan sejak abad ke-18. Salah satu organisasi aliansi militer yang dibentuk oleh negara-negara adalah NATO, yaitu dibentuk oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara, dimana Perancis merupakan salah satu negara yang berperan penting di dalam NATO sejak awal pembentukannya. Namun, pada tahun 1966 Perancis memutuskan untuk keluar dari struktur komando militer NATO. Sejak saat itu, Perancis tetap mempertahankan kebijakannya untuk tetap berada di luar struktur komando militer NATO selama 43 tahun. Namun, pada tahun 2007, Presiden Nicolas Sarkozy memutuskan untuk membawa Perancis bergabung kembali dengan struktur komando militer NATO. Hal tersebut memperlihatkan adanya perubahan kebijakan luar negeri Perancis terhadap NATO pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai aspek-aspek yang menjadi konteks kebijakan luar negeri Perancis terhadap NATO dalam bidang pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy. Kerangka teoritis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri dan sumbersumbernya dari K.J Holsti. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini, yaitu aspek-aspek sistemik yang menjadi konteks kebijakan luar negeri Perancis untuk bergabung kembali dengan struktur komando militer NATO, yaitu 1) Kondisi struktur sistem internasional yang multipolar, distribusi power yang berubah, serta pusat dari dunia internasional yang bergeser ke kawasan Asia, 2) Tren dan perkembangan globalisasi ekonomi yang menciptakan peluang bagi Perancis untuk mengembangkan industri militernya, 3) Adanya dominasi Amerika Serikat di dalam NATO, serta 4) Semakin meningkatnya ancaman terorisme internasional, rudal balistik, senjata pemusnah massal, spionase, dan cyber warfare. Sedangkan aspek-aspek domestiknya, meliputi: 1) Karakteristik geografis Perancis yang membuat Perancis rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, 2) Atribut-atribut nasional Perancis, yang berupa luas teritorial Perancis, jumlah populasi Perancis, performa ekonomi Perancis, kapabilitas militer Perancis, industri militer Perancis, dan gaya diplomasi Perancis, 3) Struktur pemerintahan Perancis yang memudahkan Presiden Nicolas Sarkozy untuk memutuskan Perancis bergabung kembali dengan struktur komando militer NATO, dan 4) Opini publik Perancis yang mayoritas mendukung keputusan Presiden Nicolas Sarkozy. Simpulannya, yaitu kebijakan luar negeri Perancis terhadp NATO di dalam bidang pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy berkonteks aspek-aspek sistemik dan domestik. Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri Perancis, Nicolas Sarkozy, Struktur Komando Militer NATO.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.