Arianis Chan, M. Rizal Primary Author mixed material bibliography Bandung Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unpad 2014 id Indonesia

Di Indonesia, Provinsi Jawa Barat mernpakan Provinsi dengan tingkat kasus trafficking tertinggi. Beberapa daerah di Jawa Barat merupakan pemasok perdagangan orang (khsusunya perempuan) ke berbagai daerah di Indonesia bahkan ke luar negeri. Berdasarkan analisis situasi dan pemetaan wilayah (zona) dari berbagai kajian yang telah dilakukan daerah-daerah tersebut adalah daerah Indramayu, Subang, Cianjur, Karawang, Sukabumi, Cirebon, dan Kabupaten/Kota Bandung masuk ke wilayah I atau zona merah yang jumlah korban traffickingnya paling tinggi dan berpotensi munculnya korban barn sangat besar. Sedangkan daerah Sumedang, Kabupaten/Kota Bekasi, Garut, Tasikmalaya dan KabupatenIKota Bogor, masuk ke zona atau wilayah IT. Saat ini di daarah-daerah tersebut jumlah korban traficking sedikit, tapi potensi munculnya korban barn sangat besar. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk perempuan cukup tinggi. Sementara yang masuk zona atau wilayah ITI, yakni Kabupatenlkota di Jawa Barat, di luar yang disebutkan di atas. Karena saat ini jumlah korban traficking belum ada.Meski demikian, potensi munculnya korban barn cukup besar. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menghasilkan data secara umum mengenai masalah penanganan dan pencegahan trafficking di Kabupaten Garut sebagai salah satu upaya meredamlmeminimalisir potensi trafficking yang semakin terbuka di Kabupaten Garut. Sementara target yang ingin dicapai adalah dapat dirumuskannya solusi dan aksi (action solution) untuk mencegah terjadinya perdagangan . perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi Kasus; yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kasus spesifik secara utuh masalah (trafficking), yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif Setidaknya terdapat beberapa produk hukum telah dibuat pada level nasional dan daerah, antara lain: VU No.' 7 Tahun 1984 Mengenai Ratifikasi CEDAW; Keppres No. 36 Tahun 1990 Mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak; Joint decree 2002 yaitu Keputusan bersama pemerintah dalam pelayanan korban Penanganan korban trafficking; Undang-Undang NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan kerjasama korban KDRT; Undang-Undang No. Tahun 2006: VU Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; Inpres 9/2000 dan Kepmendagri 132 tahun 2003 tentang Pengarnsutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Perda no.3/2008: peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentangpencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Jawa Barat. Perdagangan orang dengan berbagai bentuk dan prosesnya sangat berdampak . negatif baik terhadap individu, keluarga, masyarakat bahkan. kehormatan pemerintah dan lebih luas lagi berdampak terhadap kehormatan bangsa dan negara. Meskipun sangat jelas perdagangan orang melanggar hukum negara dan bahkan mencederai agama dan budayaJadat istiadat, akan tetapi proses perdagangan orang ini terns berlangsung. Salah satu keadaan yang menyebabkan perdagangan orang ini terns berlangsung adalah karena perdagangan orang ini menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku sindikatnya, bahkan yang terbesar setelah penjualan senjata dan narkoba. Besamya dampak yang ditimbulkan dari proses perdagangan orang ini sehingga perlu keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan mengatasinya. Di Kabupaten Garut sendiri concern pemerintahan terhadap isu trafficking ini belum menjadi prioritas, bahkan pengetahuan dan pemahaman dari kalangan pemerintahan (Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten) masih dirasa kurang. Padahal isu trafficking ini harus dibicarakan secara politik di kalangan pemerintahan karena terkait dengan prioritas kebijakan daerah dan prioritas program yang dikembangkan daerah. Akan tetapi sampai saat ini Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Garut belum maksimal memanfaatkan isu ini menjadi praioritas legislasinya, karena sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut belum mempunyai Peraturan Daerah terkait dengan trafficking. Bahkan belum ada program-program khusus terkait dengan pencegahan dan penanganan perdagangan orang ini, selama ini upaya tersebut menempel pada program-proglam lain terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Di Indonesia, Provinsi Jawa Barat mernpakan Provinsi dengan tingkat kasus trafficking tertinggi. Beberapa daerah di Jawa Barat merupakan pemasok perdagangan orang (khsusunya perempuan) ke berbagai daerah di Indonesia bahkan ke luar negeri. Berdasarkan analisis situasi dan pemetaan wilayah (zona) dari berbagai kajian yang telah dilakukan daerah-daerah tersebut adalah daerah Indramayu, Subang, Cianjur, Karawang, Sukabumi, Cirebon, dan Kabupaten/Kota Bandung masuk ke wilayah I atau zona merah yang jumlah korban traffickingnya paling tinggi dan berpotensi munculnya korban barn sangat besar. Sedangkan daerah Sumedang, Kabupaten/Kota Bekasi, Garut, Tasikmalaya dan KabupatenIKota Bogor, masuk ke zona atau wilayah IT. Saat ini di daarah-daerah tersebut jumlah korban traficking sedikit, tapi potensi munculnya korban barn sangat besar. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk perempuan cukup tinggi. Sementara yang masuk zona atau wilayah ITI, yakni Kabupatenlkota di Jawa Barat, di luar yang disebutkan di atas. Karena saat ini jumlah korban traficking belum ada.Meski demikian, potensi munculnya korban barn cukup besar. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menghasilkan data secara umum mengenai masalah penanganan dan pencegahan trafficking di Kabupaten Garut sebagai salah satu upaya meredamlmeminimalisir potensi trafficking yang semakin terbuka di Kabupaten Garut. Sementara target yang ingin dicapai adalah dapat dirumuskannya solusi dan aksi (action solution) untuk mencegah terjadinya perdagangan . perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi Kasus; yaitu penelitian yang menitik beratkan pada kasus spesifik secara utuh masalah (trafficking), yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif Setidaknya terdapat beberapa produk hukum telah dibuat pada level nasional dan daerah, antara lain: VU No.' 7 Tahun 1984 Mengenai Ratifikasi CEDAW; Keppres No. 36 Tahun 1990 Mengenai Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak; Joint decree 2002 yaitu Keputusan bersama pemerintah dalam pelayanan korban Penanganan korban trafficking; Undang-Undang NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan kerjasama korban KDRT; Undang-Undang No. Tahun 2006: VU Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; Inpres 9/2000 dan Kepmendagri 132 tahun 2003 tentang Pengarnsutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Perda no.3/2008: peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tentangpencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Jawa Barat. Perdagangan orang dengan berbagai bentuk dan prosesnya sangat berdampak . negatif baik terhadap individu, keluarga, masyarakat bahkan. kehormatan pemerintah dan lebih luas lagi berdampak terhadap kehormatan bangsa dan negara. Meskipun sangat jelas perdagangan orang melanggar hukum negara dan bahkan mencederai agama dan budayaJadat istiadat, akan tetapi proses perdagangan orang ini terns berlangsung. Salah satu keadaan yang menyebabkan perdagangan orang ini terns berlangsung adalah karena perdagangan orang ini menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku sindikatnya, bahkan yang terbesar setelah penjualan senjata dan narkoba. Besamya dampak yang ditimbulkan dari proses perdagangan orang ini sehingga perlu keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan mengatasinya. Di Kabupaten Garut sendiri concern pemerintahan terhadap isu trafficking ini belum menjadi prioritas, bahkan pengetahuan dan pemahaman dari kalangan pemerintahan (Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten) masih dirasa kurang. Padahal isu trafficking ini harus dibicarakan secara politik di kalangan pemerintahan karena terkait dengan prioritas kebijakan daerah dan prioritas program yang dikembangkan daerah. Akan tetapi sampai saat ini Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Garut belum maksimal memanfaatkan isu ini menjadi praioritas legislasinya, karena sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Garut belum mempunyai Peraturan Daerah terkait dengan trafficking. Bahkan belum ada program-program khusus terkait dengan pencegahan dan penanganan perdagangan orang ini, selama ini upaya tersebut menempel pada program-proglam lain terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Arianis Chan, M. Rizal Perdagangan orang dengan berbagai bentuk dan prose 657.3 Cha p Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 657.3 Cha p/R.63.58 01001140900275 Perpustakaan Pusat (REF.63.58) 657.3 Cha p/R.63.58 20%252Fscan0001.jpg.jpg 32510 2017-04-02 01:55:32 2017-10-27 10:45:16 machine generated