Implementasi Kebijakan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat
Salah satu isu krusial tentang kebijakan publik di Indonesia adalah
berkaitan dengan pelayanan terhadap perbaikan kualitas kebersihan, yang ...
-
Code CallNo Lokasi Ketersediaan 01001120900465 352.3 Roc I/R.17.358 Perpustakaan Pusat (REF.17.358) Tersedia -
Perpustakaan Perpustakaan PusatJudul Seri -No. Panggil 352.3 Roc I/R.17.358Penerbit Program Pascasarjana Unpad : Bandung., 2013 Deskripsi Fisik xiii,;310 hlm,;29 cmBahasa IndonesiaISBN/ISSN -Klasifikasi 352.3 Roc ITipe Isi -Tipe Media -Tipe Pembawa -Edisi -Subyek Info Detil Spesifik -Pernyataan Tanggungjawab Atik Rochaeni -
Salah satu isu krusial tentang kebijakan publik di Indonesia adalah
berkaitan dengan pelayanan terhadap perbaikan kualitas kebersihan, yang salah
satunya ditunjukkan dengan fenornena pengelolaan masalah persarnpahan yang
belurn sesuai harapan. Tirnbulnya masalah tersebut, selain disebabkan oleh
semakin meningkatnya jumlah penduduk, juga fungsionalisasi organisasi
pelaksana belurn efektif, pernahaman aparat yang masih bersifat sektoral,
aplikasi pengelolaan sarnpah belurn didukung surnber daya yang mernadai, serta
kurangnya partisipasi masyarakar dalarn pengelolaan sarnpah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai
implernentasi kebijakan pengelolaan sampah dalam kajian adrninistrasi publik.
Sementara itu, penelitian ini dirancang berdasarkan pendekatan kualitatif dengan
rnetode analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, studi kepustakaan/dokumentasi. Informannya adalah sernua pihak
yang berkepentingan, baik kalangan aparat pernerintah maupun dari stakeholders
lainnya. Melalui pendekatan kualitatif, analisis digunakan dengan cara
mengumpulkan, rnengolah, rnenganalisis, menginterpretasikan secara mendalam
dan komprehensif.
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa implernentasi
kebijakan yang dianalisis melalui aktivitas organisasi, interpretasi dan aplikasi
dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung,
belum sepenuhnya direalisasikan secara efektif. Artinya, bahwa Implernentasi
kebijakan pengelolaan sampah dari ketiga aktivitas tersebut belum dilakukan
secara kornprehensif (masih parsial), bersifat rutin dan formalistik, belum
diikuti perubahan mind set dan perilaku, serta belum terjalinnya kerjasarna yang
sinergis antar stakeholder. Adapun ternuan konsep baru yaitu penataan sumber
daya sarana-prasarana, fungsionalisasi organisasi serta partisipasi masyarakat
dalarn pelaksanaan program, menjadi faktor yang menentukan keberhasilan
irnplernentasi kebijakan.
-
Tidak tersedia versi lain
-
Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.
//






