• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Legalitas dan akibat hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan yang di buat oleh notaris menggunakan blanko akta ppat ditinjau dari undang-undang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120700423	347.16 Kha l/R.11.410	Perpustakaan Pusat (REf.11.410)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	347.016 Kha i /R.11.410
  Penerbit	Pasca Hukum : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	viii,106 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	347.016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	surat kuasa
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Khadafi, Muamar

• ABSTRAK Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan merupakan surat kuasa yang dibuat jika diantaranya pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir pada saat penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan atau karena belum memenuhi syarat untuk dipasangnya Hak Tanggungan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 15 UUHT. Didalam praktik adanya pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunggungan oleh notaris dengan menggunakan blanko Pejabat Pembuat Akta Tanah, mengenai perihal pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh notaris menggunakan blank° Pejabat Pembuat Akta Tanah menimbulkan pertanyaan, yaitu mengenai keabsahan dan akibat hukum dari akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode yang menekankan pada ilmu hukum, yang berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, dengan meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh notaris menggunakan blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa undang-undang atau peraturan pelaksananya serta implementasinya dalam praktik dilapangan. Setelah itu dianalisis secara normatif kualitatif, yaku menganalisis dengan perturan-peraturan yang ada tanpa rumusan matematis. Berdasarkah hash! penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh notaris menggunakan blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah tidak sah, dan akibat hukum dari pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh notaris menggunakan blanko PPAT menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan dibawah tangan. Oleh karena untuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan harus dibuat dalam bentuk otentik maka jika akta tersebut menjadi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan dibawah tangan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh notaris menggunakan blanko PPAT menjadi batal yang secara yuridis dogmatis adalah nonexsist.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.