• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Identitas etnik dalam komunikasi politik anggota DPRD kota Palu

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700066	302.598 439 Ily i/R.21.213	Perpustakaan Pusat (REF.213)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	302.598 439 Ily i/R.21.213
  Penerbit	Magister Ilmu Komunikasi : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xv, 232 hlm. ; il. ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	302.598 439 Ily i
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Identitas Etnik, Komunikasi Politik, Manajemen Kes
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Ilyas

• Identifikasi identitas etnik yang Iazim dilakukan pada masyarakat multietnik senantiasa di arahkan pada situasi dan konteks di mana seseorang berada. Dalam konteks politik, terutama pada lembaga seperti DPRD, identifikasi identitas etnik menjadi kemestian dalam perilaku dan komunikasi politik yang tujuan utamanya adalah menarik simpati calon pemilih dan meningkatkan popularitas seseorang atau partainya. Identitas etnik adalah sesuatu yang problematik ketika diperhadapkan dengan komunikasi politik, terutama dalam sistem pemilu yang demokratis. la bisa menjadi pembeda atau ko­ identifikasi bagi pihak-pihak yang menggunakannya untuk tujuan meraih dukungan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan Dramaturgis dari Erving Goffman dan Etnik Situasional dari Fredrik Barth. Penentuan obyek dan subyek penelitian dilakukan dengan pertimbangan heterogenitas penduduk dan keunikan tema yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa atribut artifisial komunikasi politik anggota DPRD Palu seperti pakaian yang digunakan, gaya hidup, kendaraan yang dimiliki, gaya berkomunikasi dan hubungan dengan media merupakan bentuk pengelolaan kesan (impression management) dalam panggung politik. Sementara simbol-simbol identitas etnik yang ditemukan dalam komunikasi politik adalah, munculnya nama keluarga sebagai identitas, bahasa daerah, logat, ad at istiadat dan falsafah hidup setiap etnik. Beragam simboI tersebut kemudian melahirkan stigma pendatang dan asli sebagai bentuk pembeda dan ko-identifikasi identitas etnik dalam kegiatan komunikasi politik di DPRD Kota Palu. Istilah pendatang disematkan pada mereka yang tidak memiliki ikatan genealogis, perkawinan, tempat lahir dan hubungan erat dengan pejabat atau tokoh politik yang beretnis Kaili. Dalam prosesnya etnik pendatang berusaha mengkonstruksi identitas baru yang mereka sebut sebagai "orang Palu" yang dianggap lebih netral dan mampu memayungi semua etnik yang berdomisili dan ada kaitannya dengan Kota Palu. Anggota DPRD dari Etnik Bugis, Minahasa, Jawa dan Sunda berusaha menonjolkan identitas sebagai Orang Palu tetapi di si si lain tetap di anggap sebagai pendatang oleh sebagian besar etnik Kaili. Sementara sebagian besar etnik Kaili atau orang asli Palu menganggap diri mereka masih memiliki ikatan kekerabatan dengan etnik Bugis dan Mandar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Penggunaan beragam identitas tersebut juga dilakukan sesuai konteks dan waktu yang mereka anggap dapat memberikan euntungan politik, penerimaan sosial dan budaya. Terutama dalam hal kepentingan pemilihan umum atau pemilukada.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.