• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

penyelesaian sengketa akad pembiayaan musyarakah ditinjau dari undang-undang nomor 3 tahun 2006 berkaitan kewenangan pengadilan agam yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun2009

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120700314	347 Muh p/R.11.361	Perpustakaan Pusat (Ref.11.361)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	347 Muh p/R.11.361
  Penerbit	Pasca Hukum : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	viii,;134 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	347
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Sengketa akad
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Muhamad, Ian Yasser

• PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 BERKAITAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 ABSTRAK Munculnya bank Islam di Indonesia merupakan fenomena yang menarik dan juga merupakan titik kulminasi dalam upaya panjang beberapa kalangan secara individual atau intitusional telah terlibat dalam proses yang berkenan dengan tranformasi sosial masyarakat perbankan sendiri berdasarkan prinsip syariah menjadi jawaban dari tuntutan sebagian masyarakat Indonesia terhadap beroperasinya lembaga keuangan yang sesuai dengan keyakinannya. Deegan banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktifitas dalam ekonomi syariah, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum bidang ekonomi syariah. Ketika terjadinya perselisihan antar pihak, selama ini kasusnya diselesaikan oleh Pengadilan Umum atau Badan Arbitrase Syariah, bukan oleh Pengadilan Agama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dengan mengkaji bahan-bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai pelengkap bahan sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, lembaga tersebut merupakan lembaga yang berwenang mengadili sengketa perbankan syariah, dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi, sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait isi suatu akad, khususnya mengenai choice of forum atau choice of yurisdiction

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.