• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pengalihan hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan tanpa izin dihubungkan dengan peraturan pemerintah no. 40 th.1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110700234	346.044 Mul p	Perpustakaan Pusat (Referensi kls 300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.004 Mul p
  Penerbit	Unpad : Jatinangor., 2011
  Deskripsi Fisik	xii,;103 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.004
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Agraria
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Mulyati, Indri Sri

• PENGAL1HAN HAK GUNA BANGUNAN Dl ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA IZIN PEMEGANG HAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMER1NTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 ABSTRAK Pemberian hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Sebelum diserahkan kepada pembeli terlebih dahulu membuat perjanjian antara pemegang hak pengelolaan dengan pembeli pertama mengenai hak dan kewajiban pembeli. Salah satunya yaitu pengalihan atau pembebanan harus izin dari pemegang hak pengelolaan, tetapi tanpa izin dad pemegang hak pengelolaan pembeli pertama telah mengalihkan kepada pihak lain. Penulis ingin mengetahui Bagaimanakan pelaksanaan Pendaftaran peralihan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tanpa izin ditinjau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima pengalihan Hak Guna Bangunan yang permohonan perpanjangan HGBnya tidak dikabulkan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriftif Analisis yaitu menggambarkan analisis ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan peralihan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan tanpa izin dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 sesuai dengan identifikasi masalah. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatife artinya menititikberatkan terhadap data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan peralihan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan tanpa izin disamping data primer sebagai tambahan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pendaftaran peralihan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tanpa izin, tidak sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan sehingga mengakibatkan tanahnya dapat kembali kepada pemegang hak pengelolaan atau pemilik pertama dengan cara membatalkan sertipikat. Terhadap penerima HGB yang permohonan perpanjangan HGBnya tidak dikabulkan oleh Kantor Pertanahan setelah masa HGBnya berakhir akan kembali kepada pemegang hak pengelolaan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara bagi pihak ketiga yang beritikad baik setelah melakukan mediasi dan negosiasi dengan pemegang Hak Pengelolaan diberikan dengan pembaharuan hak.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.