Mulyati, Indri Sri Primary Author mixed material bibliography Jatinangor Unpad 2011 id Indonesia

xii,;103 hlm,;29,5 cm PENGAL1HAN HAK GUNA BANGUNAN Dl ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA IZIN PEMEGANG HAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMER1NTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 ABSTRAK Pemberian hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Sebelum diserahkan kepada pembeli terlebih dahulu membuat perjanjian antara pemegang hak pengelolaan dengan pembeli pertama mengenai hak dan kewajiban pembeli. Salah satunya yaitu pengalihan atau pembebanan harus izin dari pemegang hak pengelolaan, tetapi tanpa izin dad pemegang hak pengelolaan pembeli pertama telah mengalihkan kepada pihak lain. Penulis ingin mengetahui Bagaimanakan pelaksanaan Pendaftaran peralihan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tanpa izin ditinjau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima pengalihan Hak Guna Bangunan yang permohonan perpanjangan HGBnya tidak dikabulkan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriftif Analisis yaitu menggambarkan analisis ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan peralihan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan tanpa izin dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 sesuai dengan identifikasi masalah. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatife artinya menititikberatkan terhadap data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan peralihan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan tanpa izin disamping data primer sebagai tambahan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pendaftaran peralihan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tanpa izin, tidak sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan sehingga mengakibatkan tanahnya dapat kembali kepada pemegang hak pengelolaan atau pemilik pertama dengan cara membatalkan sertipikat. Terhadap penerima HGB yang permohonan perpanjangan HGBnya tidak dikabulkan oleh Kantor Pertanahan setelah masa HGBnya berakhir akan kembali kepada pemegang hak pengelolaan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara bagi pihak ketiga yang beritikad baik setelah melakukan mediasi dan negosiasi dengan pemegang Hak Pengelolaan diberikan dengan pembaharuan hak. Mulyati, Indri Sri Agraria 346.004 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.004 Mul p 01001110700234 Perpustakaan Pusat (Referensi kls 300) 346.044 Mul p 31863 2017-04-02 00:48:01 2017-06-14 07:34:37 machine generated