• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Aspek hukum kerjasama notaris dalam bentuk perserikatan perdata dikaitkan dengan undang - undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001120700484	347.016 Wen a/R.11.401	Perpustakaan Pusat (Ref.11.401)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	347.016 Wen a/R.11.401
  Penerbit	Pasca Hukum : Bandung., 2012
  Deskripsi Fisik	ix,;131 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	347.016
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	aspek hukum
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Wenny

• ABSTRAK Sekarang ini keberadaan jasa Notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat, notaris dianggap dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap masalah dari masyarakat yang membutuhkan jasanya. Dien karena itu pada tahun 2004 pennenntah mengundangkan perangkat aturan hukum tentang notaris melalui Undang — Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam undang undang tersebut terdapat beberapa aturan Baru salah satunya dengan diperbolehkannya Notaris bekerjasama dalam bentuk Perserikatan perdata. Hal ini menimbulkan pro dan kontra karena esensi dari jabatan notaris adalah pengabdian pada masyarakat yang membutuhkan jasanya sementara esensi dad perserikatan perdata adalah mencan keuntungan seperti tercantum dalam pasal 1618 KUHPerdata. Penggunaan nama Perserikatan Perdata dalam bentuk kerjasama Notaris yang bekerjasama menimbulkan hal yang muititafsir antara pengertian yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang — Undang Jabatan Notaris dengan Penjelasan dari Undang — Undang tersebut. Sehingga nama Perserikatan Perdata dalam bentuk Kerjasama Notaris menjadi tidak tepat. Jabatan Notaris adalah Jabatan yang bukan bertujuan mencari Keuntungan atau profit oriented melainkan jabatan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan jasanya. Kerjasama Notaris dalam Perserikatan Perdata bertolak belakang dengan tujuan kedudukan Notaris sebagal pejabat umum yang bertujuan untuk memberikan pelayanan semakismal mungkin kepada masyarakat, sementara tujuan dari perserikatan perdata itu sendiri adalah membagi keuntungan yang terjadi

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.