Lembaga paksa badan dalam upaya menindak korporasi beritikad tidak baik ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak

Lembaga paksa badan dalam upaya menindak korporasi beritikad tidak baik ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak Hajjah, Hajara Nurul Primary Author mixed material bibliography Bandung Pasca Hukum 2012 id Indonesia xii,;86 hlm,;29,5 cm ABTRAFC Penelitian ini dilalar belakangi karena pajak merupakan suatu kewajiban clari setiap orang yang dianggap memenuhl kualifikasi sebagai wajib pajak. Maksud dari memenuhi kualifikasi adalah ada suatu keadaan yang membuat seseorang telah memenuhi persyaratan tertentu. Tetapi dalarn prakteknya banyak subjek Ilukurn baik itu orang per orangain ataupun suatu korporasi yang memiliki itikad tidak bails dengan tidak memenuhi kewajiban mereka dengan tidak membayar pajak. Oleh karena ilu Ilembaga pakse badan dihidupkan kernbali mela lui pera.turan Mahkamah Agung (PERM) No_ 1 Tabun 2000, Menurut PERMA tersebut, lernbaga paksa badan adalah upaya paksa tidak Iangsung dengan mernasukkan seorang debitur yang beritikad tidal baik keclalarn runiah tahanan negara yang ditetapkan o!eh pengaclilan, untuk mernaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya (Pasal I huruf a). Fenelitian ini dilakukan dengan spesifikasi penelitian deskriptif anattis, yaitu pcnelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta hukum, melode pendekatan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang objek penelitiannya berupa data sekunder yaitu data yang dipercleh dari studi kepustakaan, tahap penelitian difakukan dengan sate tahap yaitu penelitian kepustakaan (library research), teknik pengurnpulan data yang digunakan dalam penolitian ini diperoleh rnelalui studi dokumen, metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara yuridis kualitatlf, lokasi penelitian diantaranya F perpustakaan pusat universitas padjadjaran, perpustakaan pasta sarjana unlversitas padjadjaran, perpustakaan magister kenotariatan,, perpustakaan fakultas hukum universitas padjadjaran_ Hasil penelitian ini menunjukk.a.n bahwa dengan adanya Penyanderaan, dapat dikatakan bahwa pemerintah series dalarn penegakan hukum dibidang pajak. Namun demikian, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Penyanderaan tidaklah sedikit, baik yang rnenyangkut aturan dan nisi teoritisnya, maupun yang menyangkut implementasi penegakan hukurnnya_ Hajjah, Hajara Nurul Menindak 347.016 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 347.016 Haj l/R.11.375 01001120700404 Perpustakaan Pusat (Ref 11.375) 347.016 Haj l/R.11.375 scan0001.jpg.jpg 31839 2017-04-02 00:48:01 2017-06-02 12:52:05 machine generated