Prapnomo, Yogi Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pasca Sarjana 2012 id Indonesia

x,;130 hlm,;29,5 cm ABSTRAK Corporate guarantee atau penjamin perusahaan biasanya dipakai suatu perusahaan dalam meminjam kredit dengan perusahaan lain sebagai guarantor. guarantor tidaklah diwajibkan membayar kepada yang berutang, selainnya jika yang berutang !alai, sedangkan harta benda yang berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya (Pasal 1831) Kitab undang-undang Hukum Perdata.Kedudukan guarantor dalam hal ini bukan sebagai debitor dan untuk dipailitkan harus melepaskan hak istimewanya. Mengingat bahwa yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor ( baik orang-perorangan maupun badan hukum ) yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat 1 UUKPKPU). Berdasarkan hal tersebut, penulis membahas 2 pokok permasalahan diantaranya yang pertama apakah perusahaan holding sebagai guarantor (borg) yang tidak melepaskan hak istimewanya atas utang anak perusahaannya dapat dipailitkan dalam kajian Undang¬Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kedua bagaimanakah perlindungan terhadap kreditor pemegang personal/corporate guarantee atas akibat hukum dipailitkannya perusahaan holding sebagai guarantor (borg) dalam kajian Hukum Jaminan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan. Metode ini dipergunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya dan difengkapi dengan teori-teori hukum tentang Perfindungan terhadap kreditor atas dipailitkannya perusahaan holding sebagai guarantor (borg) anak perusahaan disamping tentunya akan ditinjau pula beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis menarik simpufan, pertama perusahaan holding sebagai guarantor dapat dipailitkan menurut UUKPKPU karena tefah terbukti bahwa debitor utama tidak mempunyai harta sama sekali, kedua perlindungan terhadap kreditor terdapat 2 langkah yaitu langkah preventif pada saat membuat akta personal/corporate guarantee harus mencakup klausul melepaskan hak istimewanya (Pasal 1831 KUH Perdata), dan langkah represif yaitu membuat perjanjian baru untuk melepaskan hak istimewanya saat mediasi atau dalam perdamaian kepailitan dan langkah yang terakhir mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Prapnomo, Yogi Hukum jaminan 346.077 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.077 pra p R.11.286 01001120700267 Perpustakaan Pusat (Ref 11.286) 346.077 pra p R.11.286 scan0001.jpg.jpg 31826 2017-04-02 00:48:01 2017-05-26 08:44:08 machine generated