Restuti Wening Ratna Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad 2012 id Indonesia

x,;103 hlm,;29,5cm ABSTRAK Hak Tanggungan adalah hak jaminan yg dibebankan atas objek jaminan berupa tanah. Dalam Pasal 6 UUHT terdapat ketentuan tentang parate eksekusi yaitu kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri apabila debitor wanprestasi. Tetapi ternyata dalam praktik parate eksekusi tidak dapat dilakukan sebagai akibat dari dikeluarkannya Putusan MA No. 3210/K/Pdt/1984 sehingga KPKLN tidak bersedia melakukan pelelangan apabila tidak disertai dengan fiat eksekusi dari Ketua PN setempat. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui eksistensi fiat eksekusi pengadilan dalam praktik terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan Hak Tanggungan ditinjau dari UUHT dan untuk menganalisis dan mengetahui faktor penyebab ketentuan Pasal 6 UUHT tentang parate eksekusi masih sulit dilaksanakan dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat Deskriptif Analitis. Tahap penelitian dilakukan melalui dua Iangkah, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh merupakan hasil dari studi dokumen serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Setelah data tersebut diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa eksistensi fiat eksekusi pengadilan dalam praktik terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan Hak Tanggungan ditinjau dari UUHT hanya diperuntukkan bagi eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg dan bukan untuk eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT. Hanya saja pada pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, pada akhirnya untuk melakukan tindakan paksaaan terhadap debitor terkait dengan objek jaminan, tetap harus memerlukan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Faktor penyebab sulitnya ketentuan pasal 6 UUHT tentang parate eksekusi dilaksanakan dalam praktik disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor intern dari para pihak yang meliputi kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat, khususnya kreditor pemegang Hak Tanggungan dan kreditur tidak melakukan pengikatan Hak Tanggungan dengan sempurna. Sedangkan faktor ekstern dari instansi yang berwenang yang meliputi pihak Pengadilan Negeri merasa bahwa terkait eksekusi adalah kewenangan dari Pengadilan, keterbatasan kewenangan KPKNL terkait eksekusi Hak Tanggungan dan kendala dalam proses pelelangan, janji pengosongan objek Hak Tanggungan tidak berjalan dengan efektif. Wening Ratna Restuti hak tanggungan 346.043 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.043 Res e 01001120700243 Perpustakaan Pusat (11.126) 346.043 Res e/R.11.126 Wening_Ratna_Restuti0001.jpg.jpg 31823 2017-04-02 00:48:01 2017-05-23 13:04:11 machine generated