• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Perlindungn hukum terhadap pemilik tanah yang terkena kegiatan pembangunan jalan tol ditinjau dari peraturan presiden 36 Th. 2005 JO peraturan Presiden 65 Th. 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700235	346.046 Sar p/R.11.195	Perpustakaan Pusat (Ref.11.195)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.046 Sar p/R.11.195
  Penerbit	Program Pasca Sarjana : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	120 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.046
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kepentingan Umum
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Sari, Metty Indah

• PERLlNDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILlK TANAH YANG TERKENA KEGIATAN PEMBANGUNAN JAlAN TOl DITINJAU OAR I PERATURAN PRESIDEN 36 TAHUN 2005 JO PERATURAN PRESIDEN 65 TAHUN 2006 TENT ANG PENGADAAN T ANAH BAGI PElAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ABSTRAK Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur selalu dikaitkan dengan kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan. Jalan tol sebagai salah satu bagian dari transportasi mempunyai peran yang sangat fital dan strategis dalam meningkatkan perekonomian Negara. Pembangunan jalan tol Bogor Ring Road (BORR) pada awalnya mendapat penolakan dari masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi kepentingan umum maka pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai. prosedur pengadaan tanah yang terkena kegiatan pembanguan jalan tol untuk kepentingan umum, serta untuk mendapatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang terkena kegiatan pembagunan jalan tol untuk kepentingan umum yang ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiari ini adalah bersifat deskriptif analistis yang menggambarkan objek dari permasalahan, metode pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan ditambah dengan penelitian lapangan sebagai pelengkap data sekunder. Hasil penelitian dalam pelaksanaan prosedur pengadaan tanah jalan tol Bogor Ring Road (BORR) menunjukan telah sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang hak atas tanah adalah dengan diberikannya ganti rugi berupa uang yang diawali dengan musyawarah antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden 65 Tahun 2006 dengan tetap memperhatikan asas kesepakatan dan asas kepastian hukum.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.