• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Pengaturan prosedur perceraian pegawai negeri sipil dalam hal isteri mendapat cacat badan/penyakit berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 juncto peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri Sipil

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110700069	346.016 6 San p/R.11.83	Perpustakaan Pusat (R.11.83)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.016 San p
  Penerbit	Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad : Bandung., 2011
  Deskripsi Fisik	xi, 112 hlm. Ilus. : 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.016 San p
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perceraian PNS
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Tessi Santikadewi

• ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai posisi yang strategis dan peranan menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak serta taat kepada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kehidupan Pegawai Negeri Sipil sebaiknya ditunjang oleh kehidupan keluarga (rumah tangga) yang serasi agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mampu setiap saat melaksanakan tugasnya dan tidak terganggu oleh masalah-masalah keluarga/rumah tangganya. Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang memuat aturan-aturan perkawinan dan perceraian seorang PNS yang wajib mempunyai izin dari atasan bersangkutan disertai alasan yang mendasarinya dan diajukan secara tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif. Tahap penelitian ini terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari norma-norma dan asas-asas hukum perkawinan. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS mengarah kepada diskriminasi antara isteri dan suami, sedangkan mengenai perbedaan alasan perceraian tentang isteri yang mendapat cacat badan/ penyakit pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS adalah tidak bertentangan melainkan keistimewaan peranan seorang PNS. Akibat hukum bagi PNS yang melanggar ketentuan PP tersebut diatur Iebih lanjut dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.