• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kewenangan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) menentukan nilai limit tanah dan bangunan sebagai obyek lelang hak tanggungan, dalam usaha melindungi kepentingan debitor tereksekusi

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700211	346.046 Yul k	Perpustakaan Pusat (REF.11.199)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.046 Yul k
  Penerbit	Pasca Hukum : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	XIV,;130 HLM,;29,5 CM
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.046
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KPKNL
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Yulianas

• ABSTRAK Lelang di Indonesia secara umum diatur oleh Vendu Reglement dan Vendu Instructie yang merupakan peraturan peninggalan kolonial Belanda yang hingga sekarang masih berlaku, sedangkan mengenai pelaksanaan lelang diatur dengan Peraturan-peraturan Menteri Keuangan antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMKl06/2010 tentang Petunjuk PeJaksanaan LeJang. DaJam kedua peraturan tersebut terdapat beberapa pertentangan. Salah satunya adalah mengenai kewenangan dalam menetapkan nilai limit suatu objek lelang pada lelang eksekusi, yang dapat berakibat terhadap harga lelang, yang pad a akhirnya merugikan semua pihak khususnya debitor sebagai pernilik barang. Hal tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan asas-asas dalam lelang. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah Bagaimanakah kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam menentukan Nilai limit objek Lelang Hak Tanggungan serta Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan debitor sebagai pihak tereksekusi agar tidak dirugikan akibat penentuan harga limit hak tanggungan yang terlalu rendah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan ditunjang dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung. Berdasarkan pene/itian dipero/eh data bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang benar-benar belum menunjang pelaksanaan lelang hak tanggungan, dalam arti belum mampu melindungi kepentinqan debitor tereksekusi sebagai pihak yang lemah dalam lelang eksekusi, sehingga bertentangn denqan asas keadilan dan asas-asas utama dalam lelang. Perbuatan yang mengakibatkan harga barang yang dilelang menjadi rendah tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga debitor dapat melakukan tuntutan atas haknya dengan cara melakukan gugatan secara perdata pad a Pengadilan Negeri setempat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.