Dharma, Tissa Putri Astria Primary Author mixed material bibliography Bandung Pasca Hukum 2010 id Indonesia

109 hlm,; 29,5 cm PEMBERIAN SANKSI OLEH DEWAN KEHORMATAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I) TERHADAP NOTARIS ANGGOTA I.N.1 DAN NOTARIS BUKAN ANGGOTA I.N.I BERKENAAN DENGAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PERSPEKTIF WADAH TUNGGAL DITINJAU DART UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS ABSTRAK Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (1.N.1) terhadap notaris anggota I.N.1 dan notaris bukan anggota I.N.I berkenaan dengan pelanggaran kode etik notaris dalam perspektif wadah tunggal. Dewan Kehormatan I.N.1 berhak atas pemberian sanksi kepada notaris anggota I.N.1 maupun notaris bukan angggota I.NA karena Dewan Kehormatan 1.N.1 ini merupakan lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan. Penulisan tesis ini berbentuk deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan inforrnasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian dilapangan. Metode analisis data dan informasi dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 83 Undang-undang Jabatan Notaris bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Untuk menjaga kehormatan dan keutuhan martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Ikatan Notaris Indonesia mempunyai lembaga yang mengemban fungsi kontrol terlaksananya kode etik dilapangan di internal perkumpulan. Lembaga tersebut bernama Dewan Kehormatan dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris terhimpun dalam sate wadah organisasi notaris. Dengan adanya wadah tunggal maka Dewan Kehormatan mempunyai kewenangan atas semua notaris baik notaris yang merupakan anggota I.N.1 ataupun bukan anggota I.N.1 dapat diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa Kode Etik I.N.1 berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan mejalankan jabatan notaris. Ketentuan dalam Pasal 2 Kode Etik I.N.Idiartikan bahwa tidak hanya notaris anggota I.N.I saja yang dapat dijatuhkan sanksi oleh Dewan Kehormatan tetapi juga orang lain, yaitu semua orang yang menjalankan jabatan notaris, antara lain pejabat sementara notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan termasuk notaris yang bukan anggota Dharma, Tissa Putri Astria Ikatan 347.016 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 347.016 Dha p/R.11.373 01001100700208 Perpustakaan Pusat (Ref.11.373) 347.016 Dha p/R.11.373 scan0001.jpg.jpg 31774 2017-04-02 00:48:00 2017-06-02 10:02:47 machine generated