• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kerugian akibat tidak terlaksananya tindakan medik setelah mendapatkan persetujuan pasien dihubungkan dengan undang-undang No. 29 Th. 2004 tentang praktik kedokteran

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700191	344.041 1 Kus k/R.11.69	Perpustakaan Pusat (R.11.69)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	344.0411 Kus K/R.11.69
  Penerbit	Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xii, 122 hlm. Ilus, ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	344.0411 Kus K
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tindakan Medik, UU Praktek Kedokteran
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Indriati Kusumawardani

• ABSTRAK Dokter merupakan tenaga kesehatan professional yang memiliki kemampuan, keahlian dan kewenangan tertentu di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran. Salah satu kegiatan dokter dalam pelayanan kesehatan adalah memberikan tindakan medik terhadap pasien sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan medik, menghormati dan melaksanakan hak- hak pasien, terutama hak atas informasi dan hak atas persetujuan pasien. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat faktor-faktor yang menghambat dokter untuk melaksanakan tindakan medik yang telah disetujui oleh pasien, sehingga Menimbulkan kerugian bagi pasien tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pentingnya persetujuan tindakan medik dalam pelayanan kesehatan, faktor-faktor yang menghambat terlaksananya tindakan medik dan akibat hukumnya bila timbul kerugian pada pasien akibat tidak dilakukannya tindakan medik yang telah disetujui pasien dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang kerugian akibat tidak terlaksananya tindakan medik setelah mendapatkan persetujuan pasien dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menitikberatkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang hasilnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan dari pasien sebelum dilaksanakannya suatu tindakan sangat diperlukan bagi dokter, terutama bila tindakan medik tersebut beresiko tinggi. Bila timbul kerugian akibat tidak dapat terlaksananya tindakan medik yang telah disetujui tersebut, maka pasien dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dan tidak menghilangkan hak pasien tersebut untuk melaporkan tindakan pidana oleh dokter kepada pihak berwenang dan/atau menggugat kerugian secara perdata ke pengadilan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.