• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Hak tunggal PT. biro klasifikasi indonesia sebagai badan usaha milik negara (persero) untuk melakukan klasifikasi kapal laut berbendera indonesia dalam analisis hukum persaingan usaha dan hukum perjanjian

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700255	346.02 yun h/R.11.118	Perpustakaan Pusat (11.118)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.02 yun h
  Penerbit	Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	ix, 138 hlm. Ilus ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.02 yun h
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Analis Hukum, Hukum Perjanjian
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	R. Ane Yunita

• ABSTRAK Kapal laut berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu diwajibkan untuk masuk badan klasifikasi nasional yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (Persero), dan kewajiban ini ditegaskan kembali di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM : 20 Tahun 2006. Peraturan ini memberikan hak tunggal kepada BKI untuk melakukan klasifikasi atas kapal-kapal Indonesia walaupun selain BKI ada badan-badan klasifikasi internasional yang beroperasi di Indonesia dengan bidang usaha yang sama. Adanya peraturan ini mengakibatkan para pengguna jasa klasifikasi tidak dapat dengan leluasa memilih sendiri badan klasifikasi mana yang akan diikuti untuk kapal¬kapalnya sesuai dengan penilaian dan kebutuhannya. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang persaingan usaha klasifikasi kapal laut di Indonesia sehubungan deng'an adanya hak tunggal yang dimiliki BKI, serta konsekuensi yuridis bagi BKI jika merugikan pengguna jasanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dan informasi dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil dari analisis tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak tunggal BKI menyebabkan munculnya persaingan usaha yang tidak sehat karena adanya penerapan tarif dual class secara tidak jujur sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak subjektif baik dari para pengguna jasa maupun badan klasifikasi intemasional dan menghambat persaingan usaha di bidang klasifikasi kapal laut. Dalam hal terjadi kerugian yang diderita oleh para pengguna jasa BKI akibat dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan, maka BKI dapat dikenakan tuntutan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa ganti kerugian. Selain itu sertifikat yang telah dikeluarkannya dapat dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Pelayaran.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.