• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kajian atas kepemilikan rumah susun bersubsidi oleh masyarakat bukan berpenghasilan rendah dihubungkan dengan undang-undang No. 16 Tn. 1985 tentang rumah susun

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700252	346.045 Atm k	Perpustakaan Pusat (Ref.11.179)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.045/
  Penerbit	Program Pasca Sarjana : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	114 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.045
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Rumah susun
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Atmi, Henik Dwi

• dengan sistem lebih dari sate Iantai atau dibangun secara vertikal, yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki bersama dan satuan¬satuan yang masing-masing dapat dimiliki secara terpisah untuk dihuni yang disebut sebagai rumah susun bersubsidi. Rumah susun bersubsidi diperlukan dalam rangka peningkatan daya guna dan hash! guna tanah bagi pembangunan perumahan dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman pada daerah-daerah padat tetapi hanya tersedia luas tanah yang terbatas yang peruntukkan utamanya adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah namun pada prakteknya justru di miliki oleh masyarakat bukan berpenghasilan rendah. Sasaran rumah susun bersubsidi yaitu rumah yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai praktek kepemilikan rumah susun bersubsidi dan persyaratan kepemilikan rumah susun bersubsidi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Penulisan tesis ini mempergunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode analisis data dan informasi dilakukan secara normatif kualitatif. Hash penelitian menunjukkan bahwa praktek kepemilikan rumah susun bersubsidi oleh masyarakat bukan berpenghasilan rendah, merupakan pelanggaran pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Rumah Susun yaitu tujuan pembangunan Rumah Susun adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang Iayak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu kepemilikan rumah susun bersubsidi oleh masyarakat bukan berpenghasilan rendah tidak sesuai dengan asas-asas rumah susun sebagaimana tercantum dalam Pasai 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan dengan fungsi rumah susun sebagai tempat hunian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan rumah yang Iayak dalam lingkungan yang sehat, sesuai dengan tingkat kemampuan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Penegakan persyaratan untuk memiliki satuan rumah susun bersubsidi tidak dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan sanksi bagi pelanggaran ini tidak ada sama sekali tercantum dalam Undang-undang rumah susun ataupun dalam Peraturan Menteri yang berkaitan dengan rumah susun bersubsidi. Sehingga banyak masyarakat yang dirugikan karena tidak dapat menikmati rumah susun bersubsidi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Faktor lainnya dikarenakan maksimal besarnya penghasilan pada syarat kepemilikan rumah susun bersubsidi terlalu tinggi sehingga masyarakat bukan penghasilan rendah dapat ikut memiliki rumah susun bersubsidi ini.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.