Ftriani K Primary Author mixed material bibliography Bandung Pasca Hukum 2012 id Indonesia

xi,;96 hlm,;29,5 cm TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN IJIN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH) DI ATAS TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DAYAK KALIMANTAN BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA ABSTRAK Dualisme hukum pertanahan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA itu sendiri , dan para stakeholders yang menjaiankan UUPA daiam menafsirkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA serta memahami makna yang terkandung dalam Penjelasan Umum II angka (3) UUPA Selama ini dialami banyak pihak sulit menerapkan hak ulayat. Di saki sisi meski secara hukum keberadaannya diakui f namun secara realita mekanismenya kurang berjalan karena dualisme pengertian dan tumpang tindihnya undang-undang yang mengaturnya, bila masing-masing stakeholders mendasarkan pada hukum yang berbeda, konflik jelas terjadi antara pemerintah dan masyarakat adat. ldentifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat kebijakan pemberian ijin HPH oleh pemerintah daerah dalam penerapan hukum tanah nasional terhadap Hak Ulayat dan apakah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik daiam penerapan hukum tanah nasional terhadap Hak Ulayat. Dan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap Hak Ulayat dan mengetahui sejauh mana kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik akibat penerapan hukum tanah nasional terhadap Hak Ulayat, Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif dan data pendukung (data primer), kemudian dilakukan pengolahan dengan cara mensistematisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan tujuan penelitian, lalu kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam penerapan hukum tanah terhadap hak ulayat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebabkan eksistensi hak ulayat menjadi lemah, seharusnya hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat yang mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA dan karenanya hak ulayat diakui, maka pluralisme hukum yang terbentuk adalah pluralisme hukum yang kuat. Dengan demikan, posisi hukum adat sejajar dengan hukum negara (UUPA) yang berlaku secara nasional. Ftriani K ulayat 346.044 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.044 Fit t/11.145 01001120700170 Perpustakaan Pusat (Ref.11.145) 346.044 Fit t/11.145 scan0002.jpg.jpg 31732 2017-04-02 00:46:52 2017-06-13 08:44:49 machine generated