Santi, Yuni Lahima Primary Author mixed material bibliography Bandung Pasca Hukum 2010 id Indonesia

xiii,;116hlm 29,5 cm ABSTRAK Penanaman modal di Indonesia saat ini diatur dalam Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang mencakup pengaturan mengenai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang sebelumnya diatur secara terpisah. Dalam undang-undang ini diatur mekanisme kerjasama antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri yang berbentuk kerjasama usaha patungan. Dasar dari kerjasama usaha patungan adalah perjanjian yang lahir darj kesepakatan para pihak sehingga mengikat pihak-pihak tersebut sebagai undang-undang. Di dalam perjanjian usaha patungan biasanya terdapat klausul mengenai penyelesaian sengketa yang di dalam Undang-Undang Penanaman Modal diatur dalam Pasal 32 mengenai penyelesaian segketa dalam penanaman modal yang salah satunya dapat melalui arbitrase. Dasar dari penunjukan terhadap lembaga arbitrase adalah klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis sehingga mengikat para pihak untuk tidak menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan.dan hanya melalui lembaga arbitrase yang ditunjuk sebagai pilihan forum atau lembaga yang akan menyelesaikan peselisihan yang mungkin timbul di antara keduabelah pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari eksistensi klausula arbitrase dalam perjanjian usaha patungan dan untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadi petimbangan hakim dalam memproses sengketa yang memuat klausula arbitrase sedangkan dalam perjanjian para pihaknya disepakati untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Metode penelitian tesis ini adalah deskriptis analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan infomasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dan informasi dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan para pihak mengesampingkan klausula arbitrase yang telah disepakati adalah karena adanya perbedaan penafsiran terhadap perjanjian yang telah disepakati dan adanya perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Sedangkan alasan yuridis hakim tetap memproses sengketa tersebut adalah karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan hakim untuk tidak boleti menolak perkara yang masuk dan serta pertimbangan dalam yurisprudensi yag menyatakan bahwa perdamaian di dalam pengadilan tidak berbeda fungsinya dengan perdamaian di dalam pengadilan sehingga hakim berwenang untuk memproses sengketa tersebut. Santi, Yuni Lahima Arbitrase 346.09 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.09 San t/11.356 01001100700246 Perpustakaan Pusat (Ref.11.356) 346.09 San t/11.356 scan0001.jpg.jpg 31731 2017-04-02 00:46:52 2017-06-02 07:03:02 machine generated