• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Tinjauan hukum terhadap perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah milik masyarakat untuk usaha perkebunan kelapa sawit ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang no. 5 th. 1960 tentang peraturan dasar pokok -pokok agraria

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700160	346.043 Mar t	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346.043 Mar t
  Penerbit	Unpad : Jatinangor., 2010
  Deskripsi Fisik	xi,;117 hlm,;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.043
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	tanah masyarakat
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Marliana

• ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sesuai Amandemen ke empat memberikan landasan konstitusional mengenai penguasaan negara atas tanah untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Pasal 2 ayat (2) Undang¬Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan penjabaran dari konstitusi yang mengatur wewenang atas tanah, meliputi hak-hak atas tanah dalam hubungan hukum antara manusia dengan tanah agar dapat memberikan manfaat yang optimal.Kerjasama pemanfaatan tanah milik masyarakat untuk usaha perkebunan kelapa sawit dengan maksud untuk membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui Unit Usaha Otonom yang ada di Pihak Kedua dengan cara pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit di lahan milik Pihak Pertama, yang terletak di Desa Telagasari, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, yang pembiayaannya diperoleh dari kredit PT. Metode Penelitian ini didasarkan kepada Metode Pendekatan YuridisNormatif, juga melakukan study kepustakaan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data primer sebagai pendukung data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah milik masyarakat untuk usaha perkebunan kelapa sawit ditinjau dari KUH Perdata yaitu mempunyai kekuatan hukum yang saling mengikat antara kedua belah pihak, sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat memutuskan perjanjian tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Status tanah yang telah menjadi Perkebunan Kelapa Sawit adalah statusnya tetap menjadi Hak Milik perorangan atau masyarakat karena Hak Milik merupakan hak yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh (Pasal 20 UUPA).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.