Febrian, Mochamad Rizqi Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad 2012 id Indonesia

viii, 113 hlm. Ilus ; 29 cm ABSTRAK Pendaftaran tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang Iengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan dua cara, yaitu pendaftaran sistematik dan pendaftaran sporadik. Untuk pendaftaran sistematik dilaksanakan oleh panitia ajudikasi yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menetapkan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk kepentingan pendaftaran tanah. Data fisik diperoleh melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Dail proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah, akan diketahui letak bidang tanah, batas bidang tanah serta luas bidang tanah. Namun dalam praktik pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik yang dilaksanakan oleh panitia ajudikasi terjadi perbedaan data fisik dalam sertifikat sebagai akibat pengukuran yang dilakukan oleh panitia ajudikasi sehingga hal tersebut merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum panitia ajudikasi dalam pendaftaran tanah serta tanggung jawab Kantor Pertanahan terhadap perbedaan data fisik hasil pengukuran panitia ajudikasi dalam sertifikat Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis. Menitikberatkan penelltian data kepustakaan baik berupa bahan primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan baik studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder serta penelitian lapangan melalui wawancara guna mendukung data sekunder kemudian dengan metode analisi normatif kualitatif untuk menarik kesimpulan Berdasarkan hasil penelitan, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya panitia ajudikasi dibantu oleh pihak ketiga sebagai satuan tugas pengukuran dan pemetaan yang berfungsi melaksakan pengukuran untuk memperoleh data fisik, namun dalam pelaksanaan tugasnya, panitia ajudikasi mengumumkan data fisik kepada masyarakat tanpa mencantumkan luas tanah hasil pengukuran, hal ini terjadi karena keterbatasan waktu pelaksanaan ajudikasi sedangkan hasil pengukuran belum selesai dilaksanakan oleh pihak ketiga, akibatnya masyarakat tidak mengetahui luas hasil pengukuran serta tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap panitia ajudikasi terkait penetapan data fisik tersebut. Sedangkan mengenai tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam hal ini Kepala Kantor, terkait perbedaan data fisik tersebut, Kantor Pertanahan seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merupakan bagian dari panitia ajudikasi, namun dalam praktiknya, Kantor Pertanahan tidak mau mengakui hasil ukur dari pihak ketiga tersebut, sehingga masyarakat harus mengajukan permohonan perbaikan data dengan biaya yang tidak sedikit dan proses waktu yang cukup lama. Mochamad Rizqi Febrian Fisik dalam sertifikat 346.043 2 Feb t Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.043 2 Feb t 01001120700178 Perpustakaan Pusat (11.121) 346.043 2 Feb t/R.11.121 Mochamad_Rizqi_Febrian0001.jpg.jpg 31715 2017-04-02 00:46:52 2017-05-23 10:39:57 machine generated