• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Perlindungan hukum terhadap Bank dalam perjanjian kredit perorangan tanpa agunan yang dilakukan berdasarkan prinsip kepercayaan ditinjau dari peraturan Bank Indonesia No 11/25PBI/2009 perubahan atas peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang manaje

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110700210	346.082 Ari p R.11.300	Perpustakaan Pusat (Ref 11.300)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	346..082 Ari p R.11.300
  Penerbit	Program Pasca Sarjana : Bandung., 2011
  Deskripsi Fisik	vii,;128 hlm,; 29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346..082
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Bank Umum Hukum
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Ariani, Retno

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT PERORANGAN TANPA AGUNAN YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP KEPERCAYAAN DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO.11/25/PBI/2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.5/8/PBI/2003 TENTANG MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM ABSTRAK Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, dikatakan sebagai bisnis penuh risiko, karena aktivitasnya sebagian besar mengandaikan dana simpanan masyarakat, balk dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang balk dalam setiap pemberian kredit akan berdampak positif bagi kesehatan bank. Pemberian kredit pada umumnya dilkuti dengan pemberian jaminan berupa agunan sebagai tindakan antisipasi dan memperkecil risiko kerugian akibat kredit macet, namun dalam perkembangannya seiring dengan persaingan dunia perbankan yang semakin ketat, bank melakukan pemberian kredit tanpa agunan yang disalurkan melalui media telemarketing untuk memenuhi target pencapaian penyaluran kredit yang kadang kala mengabaikan prinsip kehati-hatian clan manajemen risiko dalam penyalurannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dan informasi dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil dari analisis tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian kredit tanpa agunan melalui telemarketing oleh bank kepada debitor tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) undang-undang perbankan, karena mengabaikan prinsip kehati¬hatian. Telemarketing seharusnya dijadikan salah satu care pemasaran jasa perbankan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan bukan dijadikan sebagai dasar untuk penyaluran kredit. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh bank untuk meminimalisir kredit macet yaitu dengan mekaksanakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko serta analisa 5C terhadap talon nasabah. Tanggung jawab pihak terafiliasi dalam hal tidak mengindahkan manajemen risiko dan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara den denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 UU Perbankan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.