• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Peralihan hak pakai khusus melalui perjanjian tukar menukar (ruilslag) ditinjau dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria jo peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700296	346.044 Eli p/R.11.144	Perpustakaan Pusat (Ref.11.144)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	Peraturan agraria
  No. Panggil	346.044 Eli p/R.11.144
  Penerbit	Unpad : Jatinangor., 2010
  Deskripsi Fisik	xiii,;118 hlm.;29,5 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.044
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hak pakai tanah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Elisabet, Christina Olivia

• PERALIHAN HAK PAKAI KHUSUS MELALUI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH ABSTRAK Hak pakai khusus dengan jangka waktu selama dipergunakan, diberikan untuk kepentingan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah dan mengamankan aset Pemerintah dari penguasaan orang lain. Dalam perkembangannya tanahPemerintah yang dilekati dengan hak pakai telah dialihkan kepada pihak ketiga, yakni pihak swasta melalui perjanjian tukar menukar (ruilslag) hanya untuk memperoleh tanah pengganti tanpa memperhatikan status hak pakai yang melekat alas tanah yang menjadi obyek tukar menukar (ruilslag) sebagai hak yang tidak dapat dialihkan sebagaimana diatur dalam UUPA dan Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh kepastian hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peralihan hak pakai khusus Instansi Pemerintah melalui perjanjian tukar-menukar yang ditinjau dari UUPA Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan peralihan hak pakai khusus Instansi Pemerintah melalui perjanjian tukar-menukar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan mengkaji bahan-bahan perpustakaan dan penelitian lapangan. Kemudian data dianalisis dengan metode normatif kualitatiftanpa mempergunakan rumus matematis dan angka-angka. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak pakai khusus bukan merupakan obyek yang dapat dialihkan, tetapi pada kenyataannya terjadi peralihan hak pakai khusus yang dilakukan melalui perjanjian tukar menukar (ruilslag) kepada pihak swasta. Petaksanaan Peralihan Hak Pakai Khusus Bagi Instansi Pemerintah Melalui Perjanjian Tukar Menukar (Ruilslag) dilakukan setelah diterbitkannya ijin melaksanakan tukar menukar (ruilslag) dari pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Keuangan. Oleh karena itu diperlukan peraturan hukum yang bare yang menyatakan bahwa Hak Pakai Khusus tidak dapat dialihkan dengan kepada pihak swasta dan Pemerintah membuat peraturan mengenai pelaksanaan peralihan hak pakai khusus melalui perjanjian tukar menukar.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.