Pengaturan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dikaitkan dengan otentisitas akta yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai pejabat umum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan

Pengaturan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dikaitkan dengan otentisitas akta yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai pejabat umum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan Dewi, R. Ira Laksana Primary Author r.Ira Laksana Dewi Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pasca Sarjana 2010 id Indonesia xiii,;109 hlm,;29,5 cm ABSTRAK Pengaturan pembayaran BPHTB dalam UU BPHTB pada intinya mengharuskan wajib pajak untuk melunasi BPHTB sebeium atau pada saat penandatanganan akta, namun dalam pelaksanaannya ditemui hambatan-hambatan sehingga sering terjadi pembayaran BPHTB dilunasi setelah penandatangan akta. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang jelas tentang pengaturan pembayaran BPHTB yang dapat memenuhi kepentingan para pihak yang terkait dalam peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta tentang pembayaran BPHTB yang sejalan dengan pemenuhan otentisitas akta yang dibuat dihadapan PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti dan melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka mencari data primer. Analisis data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis dalam bentuk uratan tanpa menggunakan rumus matematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pembayaran BPHTB yang dapat memenuhi kepentingan para pihak yang terkait dalam peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan secara selaras dan seimbang adalah pengaturan yang memenuht asas-asas pemungutan pajak, khususnya asas yuridis/certainty dan asas convenience of payment. Pembayaran BPHTB bukan salah sate syarat otentisitas akta, melainkan merupakan faktor yang mempengaruhi otentisitas akta. Agar pembayaran BPHTB sejalan dengan pemenuhan otentisitas akta, maka pelunasannya harus dilaksanakan sebelum atau pada saat penandatanganan akta dihadapan PPAT. Dewi, R. Ira Laksana Agraria 346.044 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.044 Dew p/R.11.143 01001100700205 Perpustakaan Pusat (Ref.11.143) 346.044 Dew p/R.11.143 scan0001.jpg.jpg 31677 2017-04-02 00:46:52 2017-06-13 08:58:38 machine generated