• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kewajiban Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Rangka Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. 35/PJ/2008

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001100700225	343.052 Sar k/R.11.40	Perpustakaan Pusat (R. 11.40)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	343.052 Sar k/R.11.40
  Penerbit	Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad : Bandung., 2010
  Deskripsi Fisik	xi, 119 hlm., Ilus : 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	343.052 sar k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pajak Kendaraan Bermotor
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Sarwono, Bejo

• ABSTRAK Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 35/ PJ/ 2008 tentang Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang tujuannya untuk memperluas Wajib Pajak baru, essensi yang terpenting adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, bukan sekedar untuk memperbanyak kepemilikan N.PWP yang tidak potensial . Secara umum penulisan ini membahas kepemilikan NPWP dalam proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya kemudian dilakukan analisis, serta dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang diutamakan meneliti bahan pustaka atau disebut data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 35/ PJ/ 2008 tentang kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan wajib pajak yang tidak potensial harus memiliki NPWP, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan tidak melebihi pendapatan tidak kena pajak ( PTKP ) meskipun ada mekanisme penghapusan NPWP tetapi dalam pelaksanaannya jarang yang mengetahui adanya mekanisme penghapusan NPWP bagi wajib pajak yang tidak potensial tersebut.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.