Sarwono, Bejo Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad 2010 id Indonesia

xi, 119 hlm., Ilus : 29 cm ABSTRAK Pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 35/ PJ/ 2008 tentang Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang tujuannya untuk memperluas Wajib Pajak baru, essensi yang terpenting adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, bukan sekedar untuk memperbanyak kepemilikan N.PWP yang tidak potensial . Secara umum penulisan ini membahas kepemilikan NPWP dalam proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya kemudian dilakukan analisis, serta dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang diutamakan meneliti bahan pustaka atau disebut data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 35/ PJ/ 2008 tentang kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan wajib pajak yang tidak potensial harus memiliki NPWP, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan tidak melebihi pendapatan tidak kena pajak ( PTKP ) meskipun ada mekanisme penghapusan NPWP tetapi dalam pelaksanaannya jarang yang mengetahui adanya mekanisme penghapusan NPWP bagi wajib pajak yang tidak potensial tersebut. Sarwono, Bejo Pajak Kendaraan Bermotor 343.052 sar k Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 343.052 Sar k/R.11.40 01001100700225 Perpustakaan Pusat (R. 11.40) 343.052 Sar k/R.11.40 Bejo_Sarwono0001.jpg.jpg 31653 2017-04-02 00:46:52 2017-05-12 13:37:50 machine generated