• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Kekuatan mengikat buku III kuh perdata terhadap kontrak (politik) antara kandidat kepala daerah dengan partai polotik dalam proses penyelenggaraan pilkada

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001110700216	346.02 Jam k /R.11.104	Perpustakaan Pusat (11.104)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	010011107002016
  No. Panggil	346.02 Jam k
  Penerbit	Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad : Jatinangor., 2011
  Deskripsi Fisik	xx1,;110 hlm.29,5,cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	346.02 Jam k
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Kontrak Politik
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Yani Jamiatusyarifah

• ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang kekuatan mengikat Buku III KUH Perdata terhadap perjanjian atau kontrak yang dilakukan dalam bidang politik. Perjanjian ini dikenal dengan kontrak politik, kontrak politik banyak dilakukan dilapangan, dikenal sangat populer di masyarakat karena dilakukan oleh pihak-pihak pembuat kebijakan pada saat kampanye, namun tidak terdapat di dalam KUH Perdata. Penelitian ini dimaksudkan ingin mengetahui kedudukan kontrak politik di dalam Buku III KUH Perdata yang merupakan induk dari semua aturan yang mengatur tentang perjanjian. Selain itu penelitian ini dimaksudkan ingin mengetahui proses melakukan gugatan jika terjadi wanprestasi oleh salah satu pasangan pembuat kontrak, dengan menggunakan Buku III KUH Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Data yang didapatkan tersebut kemudian dilakukan analisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan kontrak politik dalam Buku III KUH Perdata tidak dikenal baik secara terminologi maupun peraturannya, namun karena Buku III KUHPerdata menganut asas terbuka, maka kontrak politik dapat ditarik ke ranah perdata sebagai perjanjian innominat dengan syarat memenuhi unsur — unsur perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika kontrak politik sudah memenuhi unsur syarat sah perjanjian , maka jika terjadi wanprestasi Buku III KUH Perdata ini dapat digunakan dalam proses gugatan terhadap penuntutan pelaksanaan prestasi perjanjian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.