Firza Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Magister Kenotariatan F. Hukum Unpad 2010 id Indonesia

xv. 126 hlm. Ilus ; 29 cm ABSTRAK Dalam upaya melakukan pengalihan hak atas tanah seringkali tidak dapat dilakukan secara Iangsung melalui Akta Jual bell (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena berbagai hal yang melatar belakanginya, oleh karenanya terlebih dahulu dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual bell (PPJB) di hadapan Notaris yang di dalamnya terdapat pula penerapan kuasa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Tetapi pada pelaksanaannya masih timbul beberapa permasalahan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, hal ini dikarenakan kuasa tersebut sering disalah gunakan oleh pihak pembeli yang secara sepihak mengalihkan hak atas tanah tanpa menempuh prosedur yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan kuasa yang merupakan bagian dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Bell tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan di dalam penerapan kuasa di dalam PPJB tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan sebagai pendukung data sekunder digunakan juga studi lapangan untuk memperoleh data primer, dan kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kuasa yang dijadikan sebagai salah satu klausul yang diperjanjikan dan menjadi bagian di dalam PPJB adalah sah demi hukum, alasan yuridisnya ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1233 jo Pasal 1234 KUH Perdata yang menentukan bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak di dalam perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang dikenal dengan istilah "perikatan", selama klausul yang diperjanjikan tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keadilan, ketertiban umum dan kesusilaan serta telah memenuhi unsur objektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian, serta dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menandatangani AJB dikemudian hari berdasarkan prosedur yang telah ditentukan, sebagai upaya dalam melakukan peralihan hak atas tanah. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh notaris yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dengan menekankan asas itikad balk di dalam penerapan kuasa yang menjadi bagian PPJB, serta adanya kekuatan akta PPJB sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian (kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materil) yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh siapapun juga termasuk oleh hakim. Firza Akta Perjanjian 346.024 Fir k Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 346.024 Fir k 01001100700215 Perpustakaan Pusat (11.120) 346.024 Fir k Firza0001.jpg.jpg 31649 2017-04-02 00:46:52 2017-05-18 14:32:26 machine generated