• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DAN PINJAMAN BERLEBIH DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  012/2022	012/2022	Perpustakaan Prodi S1 FH Unpad Jatinangor	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	012/2022
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Jatinangor Sumedang., 2022
  Deskripsi Fisik	xiv, 119 hal
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	-
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Permasalahan yang sering muncul dalam Peer to Peer Lending yaitu risiko gagal bayar dan pinjaman berlebih (Over-Indebtedness). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap risiko gagal bayar dan pinjaman berlebih dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; untuk mengetahui penerapan mitigasi risiko dan penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuanagn (SLIK) dalam P2P Lending. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan metode analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Akibat hukum terjadinya gagal bayar yaitu dengan pengenaan sanksi sebagaimana tercantum dalam perjanjian seperti penagihan secara langsung ke tempat tinggal/kantor Penerima Pinjaman, Penagihan melalui Nomor Kontak Darurat, Pemberian surat somasi, Pengajuan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang dan Pelaporan pada institusi/lembaga pemerintah. Sedangkan, akibat hukum terkait pinjaman berlebih (Over-Indebtedness) belum ada ketentuan yang mengaturnya baik dalam perjanjian maupun regulasi nasional; 2) Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu, Pertama, mewajibkan Penyelenggara untuk melakukan penguatan credit scoring. Kedua, Penyelenggara P2P Lending harus menerapkan dan mentaati prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya gagal bayar dan utang berlebih. Penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dianggap kurang memenuhi bahan untuk penilaian kredit (credit scoring) dalam P2P Lending, maka dibentuklah Fintech Data Center (FDC).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.